Jelang PPKM Darurat, Mendagri Minta Masyarakat Tidak Panik

Jelang PPKM Darurat, Mendagri Minta Masyarakat Tidak Panik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian minta masyarakat tidak panik atas penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali yang akan dilaksanakan mulai 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Demikian disampaikan Mendagri, Jumat (2/7/2021).

Mendagri juga meminta agar masyarakat tetap mematuhi imbauan pemerintah terkait Protokol Kesehatan (Prokes) dalam penanggulangan Covid-19, untuk memutus mata rantai penularannya.

"Agar masyarakat tidak menjadi panik, karena dengan adanya pembatasan sampai 100% working from home, untuk kesiapan logistik, kesiapan makanan-minuman, itu sebetulnya tidak menjadi masalah," ujarnya.

Selama pemberlakuan PPKM Darurat, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH) dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online. 

Meski demikian, Mendagri menjelaskan, pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari tetap berjalan normal 100%, namun dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

"Kemudian supermarket, pasar tradisional, toko klontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari tetap jalan, tapi operasionalnya dibatasi sampai jam 20.00 dan kapasitasnya 50%, saya kira bisa 50% ini, masyarakat tidak perlu berbondong-bondong datang," papar Mendagri.

Meski semakin diperketat dan dilakukan secara tegas, Mendagri menyampaikan kunci keberhasilan PPKM Darurat terletak pada sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. 

"Pemerintah Pusat, bersama pemerintah daerah dan Forkopimda, hingga masyarakat harus bergerak bersama, satu visi, untuk bersama memutus rantai penyebaran Covid-19," imbuhnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait