PPKM Mikro Diperketat, Begini Anjuran Mendagri

PPKM Mikro Diperketat, Begini Anjuran Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat, melalui Video Conference, pada Jumat (9/7/2021).

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat perlu dilakukan secara persuasif hingga koersif. Demikian disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi 'Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat,' melalui Video Conference, pada Jumat (9/7/2021).

"Kita melihat pelaksanaan PPKM darurat di Jawa-Bali, pelaksanaannya memang memerlukan upaya sosialisasi yang persuasif dan upaya-upaya koersif untuk penegakkan hukum," ujarnya.

Menurut Mendagri Tito, sosialisasi penting dilakukan, terutama kepada masyarakat dan stakeholder terdampak. Di samping sosialisasi yang bersifat persuasif, upaya koersif melalui penegakan hukum juga perlu dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, TNI/Polri maupun Kejaksaan untuk memberi sanksi terhadap pelanggar kebijakan PPKM Darurat.

"Sosialisasi ini sangat penting sekali terutama kepada publik, komunikasi publik, penjelasan kepada masyarakat, kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi dengan asosiasi-asosiasi yang terdampak," paparnya.

Hal ini, menurut Mendagri juga dikuatkan dengan Perda/Perkada yang memuat sanksi dan norma bagi pelanggar protokol kesehatan. 

"Untuk upaya koersif, dilakukan penegakkan secara tegas untuk menghindari, terutama untuk menekan mobilitas masyarakat serta ketaatan protokol kesehatan utamanya masker. Untuk upaya koersif ini pemerintah daerah dapat bekerja sama selain dengan Polri dan TNI, juga Kejaksaan dan Pengadilan," imbuhnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait