Arteria Dahlan : Hoaks Jika Ada Tudingan DPR RI Tak Serius Bahas RUU PKS dan Minol

Arteria Dahlan : Hoaks Jika Ada Tudingan DPR RI Tak Serius Bahas RUU PKS dan Minol

Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR RI saat mengikuti RDPU Badan Legislasi DPR RI terkait RUU (Foto Instagram Arteria Dahlan)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Arteria Dahlan, anggota Komisi III DPR RI menyatakan meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, lembaga legislatif tetap melakukan kerja-kerja pembahasan legislasi. Dan saat ini masuk dalam pembahasan soal Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol dan Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) meskipun pembahasannya dilakukan secara virtual.  

Hal itu ia ungkapkan melalui akun instagram pribadi miliknya. "Isoman Day 8: Mengikuti RDPU (Rapat dengar Pendapat Umum. red) Badan Legislasi DPR RI terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Larangan Minuman Beralkohol secara virtual " tulis Politisi PDI Perjuangan ini, dalam unggahan fotonya.
 
Dalam RDPU secara virtual itu, Arteria mengaku banyak mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

"Disaat PPKM Covid-19 DPR RI masih konsisten untuk tetap mempertahankan kerja-kerja legislasi. Jadi itu Hoax alias ga bener kalau ada yang bilang kok kita tidak serius bahas RUU PKS dan RUU Minol. Yuk, ikuti kerja-kerja legislasi DPR secara live video streaming " ungkap anggota Komisi III DPR RI ini.

Informasi yang berhasil dirangkum, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah diusulkan oleh Komnas Perempuan semenjak tahun 2012 dan naskah akademiknya oleh DPR pada tahun 2016.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang relatif meningkat juga harusnya membuat RUU PKS segera disahkan, tapi yang terjadi dalam proses pengesahan seringkali menemui hambatan-hambatan.

Pro-kontra tentang RUU ini juga menjadi hambatan yang besar dalam pengesahan. Pada tahun 2021, RUU PKS telah resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU ini kembali masuk dalam Prolegnas pada akhir Maret 2021, setelah sebelumnya sempat dikeluarkan pada 2020.

Kemudian soal RUU Larangan Minuman Beralkohol ini diusulkan 21 anggota DPR, yaitu 18 orang dari Fraksi PPP, 2 orang dari Fraksi PKS, dan 1 orang dari Fraksi Gerindra.

Pembahasan RUU ini diketahui terus mengalami penundaan sejak pertama kali diusulkan pada 2015. RUU ini kemudian masuk kembali dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR RI.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait