Politisi Nasdem Nilai Politisi PAN ini Dinilai Gendeng Cara Mikirnya, Gegara Minta Menkes Pastikan Wakil Rakyat Dapat ICU

Politisi Nasdem Nilai Politisi PAN ini Dinilai Gendeng Cara Mikirnya, Gegara Minta Menkes Pastikan Wakil Rakyat Dapat ICU

Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI (Foto beritasatu.com)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengaku tak habis pikir dengan permintaan koleganya sesama wakil rakyat di senayan yakni anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay. Dimana Saleh Daulay menyatakan bahwa Menteri Kesehatan RI harus memastikan wakil rakyat harus mendapatkan perawatan ICU ketika terpapar Covid-19.

"Saya ga abis pikir nih ttg pemikiran anggota DPR kaya gini.. saya aja ga mau di istimewakan... Malah Minta Privilage dapet ICU segala.. " tulis Ahmad Sahroni melalui akun instagram pribadi miliknya, sambil mengunggah tangkapan layar terkait judul pemberitaan sebuah media siber dimana Saleh Daulay meminta Menkes RI harus memastikan wakil rakyat harus mendapatkan perawatan ICU ketika terpapar Covid-19.

Ahmad Sahroni masih dalam ungggahannya itu meminta tanggapan warganet. "Lantas Bagaimana pendapat kawan2... ??? " tulis Politisi Partai Nasdem itu. Dalam unggahannya itu sudah dikomentari 1675 tanggapan warganet. 

"Saya Pribadi ga setuju dengan Permintaan itu... Gendeng bener cara Mikirnya " tulis Ahmad Sahroni mengakhiri unggahan tangkapan layar judul berita soal Saleh Daulay. 

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan tidak ingin mendengar ada lagi anggota dewan yang tidak mendapat perawatan ICU ketika terpapar Covid-19.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dipantau secara daring, pada, Selasa (13/7).

"Saya tidak mau lagi misalnya mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin, tidak mendapat ICU," kata Saleh dalam rapat itu.

Saleh menduga John meninggal dunia karena telat dibawa ke ICU karena rumah sakit penuh menangani pasien Covid-19. Dia yang juga Ketua Fraksi PAN di DPR RI itu mengungkap John meninggal tiga jam setelah dirawat di ICU RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurutnya, insiden inilah yang kemudian mendorong Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw menyampaikan keinginan agar dibangun rumah sakit Covid-19 khusus untuk kalangan pejabat negara.

"Itu sebenarnya karena emosional, bukan karena dari hati. Karena dia (Rosaline) saksikan sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan yang memadai di tengah serangan Covid yang cukup dahsyat," tambah dia.

Saleh mengatakan dirinya pun turut merasakan kehilangan keluarga yang terkena Covid-19, karena tempat tidur ICU penuh. Alhasil, pasien tidak mendapat penanganan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, ia pun meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin harus memastikan skenario terburuk jika kasus covid-19 naik lebih dari 60 persen dan persiapan bagi pelayanan dan pengobatan bagi pasien.

Kemudian pernyataan Saleh Daulay tersebut langsung diklarfikasi koleganya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN), Irvan Herman.

Irvan meluruskan pernyataan kolega separtainya, Irene Rumaseuw, yang meminta pemerintah membuat rumah sakit Covid-19 khusus pasien dari kalangan pejabat negara.

Menurutnya, pernyataan tersebut bersifat pribadi, bukan sikap partai. Dia berkata, PAN tidak pernah membahas dan mengusulkan pembuatan rumah sakit Covid-19 khusus pasien dari kalangan pejabat negara.

"Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat," kata Irvan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (8/7).

Irvan menuturkan, usulan itu berasal dari Rosaline yang merasa sedih anggota fraksi PAN DPR RI, John Mirin, meninggal akibat penanganan yang terlambat di rumah sakit.

Dia berkata, sikap PAN menghadapi pandemi Covid-19 jelas dan terang yaitu seluruh kader di level eksekutif serta legislatif harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan.

Kata Irvan, PAN justru mengusulkan cara agar rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Dia berkata, rumah sakit tidak boleh memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan kondisi ekonomi.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait