1200 Warga Kuantan Singingi Masih Perjuangkan Hak Atas Tanah yang Dibeli dari Pemuka Adat

1200 Warga Kuantan Singingi Masih Perjuangkan Hak Atas Tanah yang Dibeli dari Pemuka Adat

Tokoh masyarakat setempat, Abdul Halim.

BUKAMATA.CO, KUANTAN SINGINGI - 1200 Kepala Keluarga (KK) dari empat dusun di Wilayah Desa Sungai Besar dan Sungai Besar Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Riau perjuangkan hak atas lahan yang mereka peroleh dengan membeli secara resmi dari masyarakat di tiga desa di atas dengan persetujuan dan ditandatangani pemangku adat, para saksi termasuk tanda tangan dan stempel resmi oleh pejabat kepala desa setempat.

Tokoh masyarakat setempat, Abdul Halim mengatakan, upaya ini dilakukan oleh masyarakat setempat dan warga pendatang dari berbagai daerah di Tanah Air ini sudah dilakukan sejak tahun 2016.

"Kami sudah mendatangi Bupati Kuantan Sengingi, Dinas Kehutanan. Termasuk menyampaikan aspirasi kepada calon anggota Dewan Provinsi Riau, tapi belum mendapatkan jawaban. Meski demikian kita tidak putus asa, tujuan kita hanya satu, kita mengharapkan pemerintah pusat ikut turun tangan dengan memberikan solusi terbaik kepada masyarakat kami yang sejak lama berjuang melalui permohonan ini," ujarnya. 

Abdul Halim mengaku tidak tahu persis alasan dari belum dipenuhinya perjuangan mereka oleh pemerintah. 

"Hal ini lah yang kami tidak tahu pasti, karena saat kami membeli lahan dari masyarakat setempat, katanya status lahan tersebut adalah tanah milik ulayat adat mereka secara turun temurun. Dan pada saat kami membelipun, penjual dan saksi mengakui itu tanah milik mereka bahkan diperkuat dan diakui para pemangku adat setempat. Pada saat jual beli, surat menyurat dan hasil ukur ditandatangani oleh Kepala Desa berikut stempelnya. Apa itu tidak kami percaya," kata Abdul Halim. 

Ia juga membantah bahwa mereka adalah pendatang haram. Lantaran pihaknya telah memiliki KK resmi yang dikeluarkan di wilayah Kecamatan Pucuk Rantau. 

"Hak kami sebagai warga negara Indonesia yang belum kami dapatkan saat ini adalah hak tentang kepastian hukum terhadap status lahan yang kami miliki selama ini. Kemudian fasilitas lain yang seharusnya disediakan oleh pemerintah sebagaimana layaknya, juga kami peroleh. Meskipun demikian, kamipun menyadari, bahwa semua ini harus diperjuangkan. Jadi kami tidak lantas berputus asa," ujarnya. 

Dulhadi, salah seorang pemuka masyarakat Dusun III dan IV lainnya memyampaikan, sampai sekarang di empat dusun ini dari segi fasilitas pendidikan sudah ada, minimal untuk anak anak.

"Untuk dusun III dan IV, Tikam Gajah, ada satu SMP Kelas Jauh, satu SD Kelas Jauh, satu TK PAUD dan satu madrasah (MDTA). Sedangkan rumah ibadah, ada dua mesjid dan tiga mushola. Juga ada rumah kesehatan berupa Posyandu," kata Dulhadi. 

Bahkan, dari sisi penguatan ekonomi masyarakat, sejak tahun 2015 di Dusun III dan IV ini berdiri Koperasi dengan nama Rantau Jaya yang sudah punya izin resmi dari Dinas Koperasi Kabupaten Kuantan Sengingi dan Akte Notaris, sampai sekarang sudah berjumlah 700 anggota.

Sementara itu, Azwir, salah seorang warga mengaku masuk ke dusun IV Desa Sungai Besar pada tahun 2010. Azwir terpaksa harus mencari "tanah harapan" ini karena kampung halamannya, Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dilanda bencana alam gempa bumi tahun 2009.

"Rumah saya hancur, tanaman habis tertimbun tanah longsor. Fasilitas irigasi juga tidak berfungsi lagi, selama dua tahun setelah gempa masyarakat tidak bisa dapat melakukan aktifitas sehari hari. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan di sana. Akhirnya kami mencoba nasib ke dusun ini dengan membeli lahan dari hasil bantuan yang kami terima," kata Azwir. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait