Pemprov DKI Wacanakan Satpol PP Sebagai Penyidik, Politisi Nasdem Nilai Bakal Tambah Arogan

Pemprov DKI Wacanakan Satpol PP Sebagai Penyidik, Politisi Nasdem Nilai Bakal Tambah Arogan

Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI (Foto fraksinasdem.org)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang hendak menjadikan petugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyidik dikritik habis oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Satpol PP diminta untuk fokus saja membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19 ini saja.

Hal itu disampaikan Ahmad Sahroni dalam unggahan tangkapn layar sebuah artikel berita terkait rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menjadikan Satpol PP sebagai penyidik.

"Satpol PP fokus aja saat sekarang ngebantu orang-orang terdampak. Ngga perlu sibuk mau minta penyidikan, penyelidikan apalagi sita-sita barang, yang ngono-ngono aja " tulis Ahmad Sahroni dalam akun instagram pribadi miliknya.

Ditegaskan Ahmad Sahroni, Satpol PP yang tak ada kewenangan penyidikan saja sudah arogan. "Ngga ada kewenangan Penyidik aja udah arogan. Gimana ada wewenang " ujarnya.

Pasalnya kata politisi Partai Nasdem ini, arogansi Satpol PP ini berdasarkan sejumlah insiden di mana oknum petugas Satpol PP kerap berlaku arogan selama menertibkan masyarakat pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Sekarang Satpol PP sedang dikritik karena kerap berlaku arogan dan kasar di masyarakat, saya rasa ini harus dibenahi dulu. Bukan malah memberi wewenang lebih yang berpotensi menambah arogansi,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021). 

Karena terang Sahroni petugas Satpol PP sejak awal tidak disiapkan untuk betugas sebagai penyidik. Dan tentunya Satpol PP kata Ahmad Sahroni, berbeda dengan institusi kepolisian yang para penyidiknya memang sudah diberi pelatihan saat menempuh pendidikan.

"Dalam melakukan penyidikan, penentuan tersangka, dan penegakan hukum lain itu perlu dilakukan pelatihan yang panjang. Polisi perlu sekolah, pendidikan, dan latihan yang lama untuk melakukan ini, dan Satpol PP kan tidak didesain untuk ini,” ujar Sahroni.

Kembali ditegaskan, Sahroni bahwa rencana Pemprov DKI menjadikan Satpol PP sebagai penyidik pegawai negeri sipil berlebihan.

Dia kembali menerangkan bahwa , sejak awal Satpol PP dibentuk dengan tugasnya untuk melakukan penertiban ringan dan pengayoman di masyarakat, bukan untuk melakukan penindakan.

“Semua sudah ada porsi masing-masing, tolonglah ini dimaksimalkan. Pol PP daripada diberi tugas seperti polisi, lebih baik dimaksimalkan untuk membantu masyarakat di lapangan. Mengawasi yang buang sampah sembarangan, membantu orang-orang kelaparan, dan pekerjaan humanis lain,” ujar Sahroni.

Mengutip kompas.com, rencana menambah kewenangan penyidikan pada Satpol PP ini tertuang dalam draf revisi Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Pasal 28A menyebutkan bahwa selain aparat kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta atau penyidik pada Satpol PP diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait