Repdem : Pak Jokowi Distribusi Vaksin Belum Massif, Sementara Rakyat Antusias Mau Divaksin 

Repdem : Pak Jokowi Distribusi Vaksin Belum Massif, Sementara Rakyat Antusias Mau Divaksin 

Ilustrasi Vaksin COVID-19 (Foto Alodokter.com)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap aktifis pro demokrasi PDI Perjuangan, mengungkapkan bahwa pendistribusian vaksin COVID-19 ternyata belum sampai ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Sementara antusiasme rakyat untuk mengikuti vaksinasi cukup tinggi, namun hal itu berbanding terbalik dengan ketersedian vaksin COVID-19 di wilayah Indonesia. 

"Repdem menyarankan pemerintah fokus pada program vaksinasi. Ganasnya varian dari mutasi COVID-19 tidak bisa tidak, harus cepat diatasi dengan vaksinasi agar tidak membahayakan jiwa seperti yang terjadi sekarang ini " ungkap Abe Tanditasik, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Repdem kepada bukamata.co, Kamis (22/7/2021). 

Abe mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki kader Repdem di daerah-daerah, masih banyak wilayah yang belum terjangkau vaksinasi secara masif.

"Di pulau jawa saja, masih banyak penduduk yang sebenarnya antusias untuk divaksin, namun ketersediaan vaksin di puskesmasnya hanya 100 ampul per hari. Dan ini terjadi di kota kecamatan. Belum lagi di pedesaan " ungkap Abe. 

Hal ini, sesal Abe tentu menjadi keprihatinan, mengingat penyebaran COVID-19 sudah sangat meluas tetapi pendistribusian vaksin belum sangat masif.

Di perkotaan memang luar biasa masif, banyak komunitas yang menyediakan diri menjadi fasilitator. Tapi lanjut Abe, di pedesaan belum semasif di kota besar. Oleh karenanya, Repdem berharap agar pemerintah ekstra fokus di pemerataan vaksinasi secara cepat dan masif. 

Karena kata Abe, dengan pemerataan hingga ke desa-desa, diharapkan membentuk herd immunity secara menyeluruh. Setidak-tidaknya mengurangi resiko tingkat fatal.

Apalagi ujar Abe, Presiden Jokowi menargetkan herd immunity di pulau jawa pada akhir Agustus 2021. Maka seharusnya tegas Abe, seluruh komponen pemerintah harus bekerja keras dan terukur.

"Semua harus berbasis dan masuk ke big data kependudukan. Jelas dan terukur berapa yang sudah divaksin tahap pertama dan tahap kedua per kota/kabupaten dari hari ke hari " kata dia. 

Selain itu, dikatakan Abe, program vaksinasi walaupun sekarang masih terkonsentrasi di daerah padat penduduk, juga harus segera masuk hingga desa-desa di luar pulau jawa. Jika memang benar-benar masif dan merata, maka akan lebih cepat membentuk herd immunity secara nasional. 

Terkait PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli ini, Repdem menyarankan agar pemerintah tidak memperpanjang lagi. Perlu diingat, bahwa puluhan juta orang, bahkan mungkin mayoritas rakyat Indonesia mengandalkan penghasilan harian. Bukan gaji bulanan. Yang gaji bulanan pun sudah jutaan yang terkena PHK karena pandemi. Biarkan masyarakat bisa mencari penghidupan, tetapi masyarakat juga mendapatkan hak untuk divaksin secepat-cepatnya namun wajib untuk tetap patuh protokol kesehatan. 

"Terakhir, Repdem menyarankan agar para menteri fokus saja membantu Presiden. Tidak perlu banyak bicara apalagi sampai mengeluh atau mengancam-ancam masyarakat. Tidak perlu merasa sebagai orang yang sangat atau paling berjasa bagi negeri ini. Ini tentu sangat berbeda pengertian dengan mengevaluasi tim atau mendapat temuan sidak. Kalau memang tidak sanggup silakan meletakkan jabatan, tapi jangan membuat atau memancing keonaran. Serius saja bekerja dan bersinergi kuat antar instansi, juga dengan seluruh pemerintah daerah agar masyarakat sehat dan selamat " tutup dia.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait