Bikin Malu Institusi Polri, Kapolri Diminta Pecat Penanggungjawab Tim Seleksi Bintara 

Bikin Malu Institusi Polri, Kapolri Diminta Pecat Penanggungjawab Tim Seleksi Bintara 

Ilustrasi (Foto internet)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Sugeng Teguh Santoso Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memecat Penanggungjawab Seleksi Penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulut. Lantaran kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri. 

Diungkapna Sugeng dalam keterangan pers yang diterima bukamata.co, Sabtu (31/7/2021), hal itu bermula ketika tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulut membatalkan kelulusan Rafael Malalangi. Dimana kata Sugeng, namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu. 

"Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana akhirnya meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut " ungkap Sugeng. 

Namun demikian lanjut Sugeng, IPW meminta Kapolri harus mencopot penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulut dan menyidangkannya secara etik. 
"Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip "betah" (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri " tegas Sugeng. 

Bahkan, dengan kejadian ini tegasnya kembali, Kapolri harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa  secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri. 

Hasil pemeriksaannya pinta Sugeng, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut. 

Kemudian terangnya lagi, pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan. 

"Dengan begitu, Polri akan bisa  menepis prasangka-prasangka buruk di masyatakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.  Kapolri juga harus benar-Benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis agar Polri dimasa depan adalah Polri yg modern dan Profesional sebagai Bhayangkara Negara " tutup dia. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait