Repdem: Stop PCR Berbayar, Jangan Berbisnis di Tengah Derita Rakyat!!!

Repdem: Stop PCR Berbayar, Jangan Berbisnis di Tengah Derita Rakyat!!!

Sekretaris Jenderal Repdem, Abe Tanditasik.

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap aktivis pro demokrasi PDI Perjuangan menilai pembatasan menilai pemerintah belum maksimal mengatasi pandemi Covid-19. Hal ini dilandasi beberapa pengaduan masyarakat dan pengecekan lapangan yang dilakukan langsung oleh para aktivis Repdem. Demikian disampaikan Abe Tanditasik, Sekretaris Jenderal Repdem, Sabtu (31/7/2021). 

"Beberapa catatan penting dari investigasi tersebut pertama soal test PCR. Test PCR memakan waktu berhari-hari bahkan lebih dari seminggu untuk mendapatkan hasil. Masyarakat yang pergi ke puskesmas harus rela menunggu hasil PCR begitu lama. Sementara, di tempat yang berbayar, hasil test bisa didapatkan kurang dari 24 jam dengan tarif bervariasi antara 450 ribu sampai 1,3 juta. Hal ini tentu menggelikan, mengingat pasien terinfeksi atau mempunyai gejala justru harus cepat diisolasi dan dibantu kebutuhan hidupnya selama masa isolasi," ungkapnya. 

Abe menambahkan, sebelum wajib tes PCR, pemerintah hanya mewajibkan swab antigen yang hasilnya bisa didapat dalam waktu 15-40 menit dan dapat dilihat oleh orang yang datang untuk diantigen. 

"Jika ditemukan positif, baru dilakukan test PCR.  Namun sekarang pemerintah justru seperti membiarkan penyebaran Covid-19 lebih cepat, karena wajib PCR dan entah kapan keluar hasilnya. Tidak ada deteksi dini sehingga mempercepat penanganan," sesalnya. 

Abe juga menyayangkan, banyak tempat penerimaan sampel test PCR ternyata tidak punya alat uji labnya. Untuk menguji harus dibawa ke laboratorium khusus dengan antrian sangat panjang. 

"Disinilah permainan istilah 'silver, gold dan platinum' berjalan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin cepat mendapat hasil. Mafia kesehatan meraup untung besar di tengah penderitaan rakyat. Untuk 'silver', syukur-syukur hasilnya keluar. Minimal sepuluh hari. Kalau ternyata positif dan keburu mati karena fasilitas kesehatan pemerintah 'mempunyai keterbatasan alat uji' ya sudah. Jadi bisnis pemakaman, imbuhnya.

Abe menambahkan, pihaknya menyarankan kembali ke test swab antigen secara gratis dan jemput bola. Harus diatur agar penanganan pandemi bisa lebih cepat. 

"BUMN dan BUMD kesehatanpun jangan hanya jadi makelar. Jual obat dan vitamin jangan menggunakan HET. Ini sedang dalam tindakan penyelamatan, bukan melulu bisnis. Belum lagi soal ketersediaan oksigen yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Bertindak cepat, bukan minta buzzer bikin pencitraan terus sembari membiarkan rakyat menderita. Buatlah swab antigen gratis sampai ke kampung-kampung. Perbanyak lab PCR gratis di apotek-apotek pemerintah. Kasihan rakyat kalau isi kepalanya cuma Eceran Tertinggi terus," paparnya. 

Selain itu, Abe menambahkan, Repdem menyarankan agar vaksinasi terus dipercepat dengan jemput bola. Terutama di luar Jakarta. 

"Bagaimana mungkin satu puskesmas kecamatan di Jawa hanya bisa melayani 100 vaksin perhari. Mustahil kejar target herd immunity kalau polanya seperti itu. Bagi masyarakat yang masih menunggu vaksin merek tertentu harus diedukasi bahwa mereka boleh saja menunggu merek tersebut, tetapi sekarang harus divaksin dengan yang tersedia dulu untuk tindakan preventif pencegahan penularan," imbuhnya. 

Abe menambahkan, pihaknya berharap pemerintah kembali memberlakukan new normal. 

"Selama sebulan pengekangan ini yang terjadi bukan hanya mati covid, tapi mental masyarakat menjadi depresi karena tidak bisa mencari penghidupan. Sementara bantuan tak kunjung datang. Di perkotaan seperti Jakarta saja, kaum urban yang bekerja informal dan tidak ada yang terdaftar. Karena patokannya NIK bukan keberadaannya," pungkasnya. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait