POSE-RI dan Mahasiswa Pemerhati Demokrasi Sumsel Gelar Aksi Damai di Kajati

POSE-RI dan Mahasiswa Pemerhati Demokrasi Sumsel Gelar Aksi Damai di Kajati

POSE-RI bersama mahasiswa pemerhati demokrasi Sumsel gelar aksi damai di Kajati Sumsel dalam upaya pencegahan tindak pidana KKN, Sabtu (28/8/2021). 

BUKAMATA.CO, PALEMBANG - Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE-RI) bersama mahasiswa pemerhati demokrasi Sumatera Selatan (Sumsel) gelar aksi damai di Kajati Sumsel dalam upaya pencegahan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (KKN), Sabtu (28/8/2021). 

Deslefri Ketua umum LSM POSE RI pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya menyerukan untuk mencegah dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, manipulasi, atau KKN. 

"Serta penyalahgunaan uang, barang atau kewenangan para pemangku jabatan yang duduk di aparat penegak hukum, yang menyebabkan lemahnya pengawasan serta penanganan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)," ujarnya.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pengadaan barang peralatan praktek utama untuk SMK Negeri di Sumsel (DAK Reguler SMK)  APBD  T. A  2021 yang dikerjakan oleh PT Arvin Anugrah Kharisma, di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengadaan makanan dan minuman pasien RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel. APBD Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh CV.  Fifi Bakri, di Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
3. Rehabilitasi Total Instalasi Pengola Air Limbah (IPAL)  (Pengadaan IPAL dan jaringannya), APBD T. A 2020 yang dikerjakan oleh PT Nambur Marlata, si Satuan Kerja RSUD OKU Timur.
4. Usut tuntas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Perwakilan Daerah Sumsel Tahun Anggaran 2019 yang diduga telah terjadi penyimpangan penyalahgunaan anggaran pada Sekretariat Daerah Kab. Oku Selatan dan Sekretariat DPRD Kab Oku Selatan.
5. Usut tuntas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Sumsel Tahun Anggaran 2019 yang diduga telah terjadi penyimpangan penyalahgunaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Oku Timur.
6. Usut tuntas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Sumsel Tahun Anggaran 2019 yang diduga telah terjadi penyimpangan penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Oku Timur. 

Deslefri menambahkan, pihaknya meminta pihak kejaksaan tinggi sumatera selatan beserta pihak aparat penegak hukum di sumatera selatan agar segera memberi sanksi tegas dan memanggil kepala dinas dan oknum-oknum yang terlibat dalam kasus indikasi dugaan korupsi kolusi dan nepotisme pada kegiatan tersebut.

"Demi terciptanya tatanan pemerintahan yang bersih dan amanah serta bebas dari praktek-praktek korupsi kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bermaksud menguntungkan diri sendiri ataupun golongan tertentu dengan cara yang salah serta melanggar undang-undang yang telah ditetapkan," imbuhnya.

Sementara itu, Khidirman Kasi Penkum Kajati Sumsel mengatakan, pihaknya akan mempelajari tuntutan massa aksi. 

"Data ini saya terima dan akan di sampaikan kepada pimpinan, dipelajari dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan data-data yang di sampai kan. Apa saja dugaan yang telah terjadi penyimpangan," tuturnya. (Hadi ST)

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait