Isu Amandemen UUD 1945, Diduga Dilakukan Pencari Muka Dihadapan Presiden Jokowi

Isu Amandemen UUD 1945, Diduga Dilakukan Pencari Muka Dihadapan Presiden Jokowi

Said Salahudin, Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan (Foto beritasatu.com)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Said Salahudin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menegaskan kepada Partai Politik (Parpol) maupun relawan untuk tidak lagi menghembuskan isu melakukan amendemen UUD 1945 menjelang pelaksanaan Pemilu. Agenda untuk mengatur ulang soal haluan negara dan masa jabatan Presiden bisa dibicarakan pasca-Pemilu 2024.

Karena kata Said, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menolak wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan Presiden sebagaimana disampaikan Juru Bicara Presiden kemarin (11/9/2021) semestinya sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri diskursus mengenai isu tersebut.

Jadi, lanjut Said, parpol dan relawan pendukung Pemerintah semestinya memiliki kepekaan terhadap sinyal yang dikirimkan oleh Istana. Hal itu kata dia, harus dibaca sebagai ‘political will’ Presiden. Hal itulah menurut Said, kehendak yang kuat dan sejati dari Presiden Jokowi. 

"Kalau suatu isu sampai ditegaskan secara berulang-ulang oleh Presiden, itu kan pasti ada intensi. Ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, salah satu yang bisa kita tangkap dari pernyataan itu adalah Presiden bermaksud memberikan peringatan kepada para pengusung dan pendukung gagasan tersebut untuk menyudahi wacana itu " kata Said dalam keterangan persnya Minggu, 12, September, 2021, di Jakarta. 

"Apalagi beliau (Presiden Jokowi) sudah pernah bilang bahwa motif dibalik isu perpanjangan masa jabatan Presiden hanya ada tiga kemungkinan. Pertama pihak yang mengusung ide itu ingin mencari muka dihadapan Presiden, ingin menampar wajah Presiden, atau bahkan ingin menjerumuskan Presiden " tukas Said. 

Oleh sebab itu, sebagai parpol pendukung Pemerintah, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), kata Said, mengajak semua elit politik, terutama parpol pendukung pemerintah lainnya untuk mendukung komitmen Presiden itu.

"Parpol-parpol pendukung harus berani bersuara. Jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik. Perlu ada ketegasan agar tidak muncul ambiguitas yang membuat rakyat menjadi bingung. " Tegas Said.    

Bagi PKP, kata Said, pernyataan Presiden Jokowi tersebut menunjukan bahwa Kepala Negara  sungguh-sungguh ingin menjaga amanat Reformasi dan ingin konsisten pada kehendak konstitusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiel.

Menurut Said, dalam sistem presidensiel masa jabatan Presiden bersifat tetap (‘fixed term’) dan mutlak dibatasi. "Itulah esesnsi yang saya tangkap dari pembicaraan kami dengan Presiden di Istana Negara beberapa waktu lalu (1/11/2021) " terang Said.

Menurut Said, jika masa jabatan Presiden diperpanjang, konsekuensinya kata dia, pasti masa jabatan anggota DPR RI yang sekarang juga diperpanjang.

"Nah, ini sudah barang tentu sangat merugikan bagi PKP yang sudah sangat siap mengikuti Pemilu 2024. Kader kami diseluruh Indonesia hari ini sedang giat-giatnya, sedang semangat-semangatnya mempersiapkan diri untuk masuk ke gedung Parlemen di Senayan. Apalagi saat ini sedang terjadi gelombang besar bergabungnya kader dari parpol lain ke dalam gerbong PKP diberbagai daerah " kata dia.

"Terkait dengan agenda untuk memuat kembali pengaturan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam UUD 1945, saya menilai agenda tersebut tidak realistis untuk dilaksanakan saat ini " terang dia. 

Sebab, lanjut Said, dari sisi waktu jelas tidak mungkin. Tahun 2021 ini saja kata Said, hanya tersisa tiga bulan lagi. Tahun 2022 parpol sudah disibukan dengan kegiatan pendaftaran peserta Pemilu. Tahun 2023 sudah masuk masa kampanye. "Tahun 2024 sudah masuk Pemilu dan Pilkada. Jadi, mustahil bagi parpol yang mempunyai kursi di MPR, termasuk dari unsur Anggota DPD dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan amendemen sebelum Pemilu 2024 " terangnya.

Soal Amandemen UUD 1945, menurut Said jelas tidak boleh dilakukan asal-asalan. Karena kata dia, diperlukan waktu yang cukup dan ketenangan pikiran dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang duduk di MPR untuk membahas gagasan GBHN atau PPHN. Ruang partisipasi juga harus dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

"Oleh sebab itu, dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tenang dan damai, saya kira sebaiknya kita akhiri saja wacana amendemen UUD 1945, baik terkait isu masa jabatan Presiden maupun isu lain semisal pengaturan GBHN atau PPHN. Semua hal itu bisa dibahas dan dibicarakan secara lebih tenang pasca-Pemilu 2024 " tukas dia.      

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait