Ketua Repdem Kecamatan Mandau : Ibas Sindir Pemerintah Kayak Ngomongin Bokapnya Sendiri

Ketua Repdem Kecamatan Mandau : Ibas Sindir Pemerintah Kayak Ngomongin Bokapnya Sendiri

Ricky Panjaitan, Ketua Repdem Kecamatan Talang Mandau

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Ricky Panjaitan, Ketua Komisariat Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, geleng-geleng kepala dengan pernyataan anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang mendesak pemerintah mengebut program-program yang telah direncanakan jauh-jauh hari bahkan sejak pemerintahan zaman bapaknya jadi presiden periode lalu.

"Seharusnya mas Ibas fokus ke proyek yang mangkrak di era presiden SBY, seperti Hambalang, itu udah jelas-jelas mangkraknya, minta pemerintah untuk mengusut tuntas penyebab mangkraknya proyek tersebut,dan kemana saja perginya dana yang sudah dikucurkan untuk membangun "sarang hantu " tersebut " kata Ricky Panjaitan kepada bukamata.co, Kamis, 16 September, 2021.

Ibas kata Ricky mesti banyak belajar dan membaca serta berdiskusi dengan orang pintar supaya setiap ucapannya bisa diterima akal sehat.

Karena kata Ricky,  jika Ibas hari ini berbicara tentang mangkraknya ibu kota baru, dan proyek kereta cepat, hal itu kata aktifis rakyat ini seperti pernyataan yang kurang matang, sebab masih terlalu dini untuk dianggap mangkrak. "Ibas masih muda, masih banyak waktu untuk belajar, terutama soal pembangunan, dan rajin-rajin turun ke rakyat biar belajar dengan rakyat " ujar Ricky lagi mengakhiri.

Sebelumnya Ibas sebagaimana dimuat fajar.co.id mendesak pemerintah mengebut program-program yang telah direncanakan jauh-jauh hari bahkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jangan sampai, kata dia, program tersebut hanya sebatas rencana dan berjalan di tempat tanpa adanya kejelasan kapan selesai alias mangkrak.

Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat mencontohkan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia berharap program prioritas serupa dapat segera dirampungkan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi selesai.

“Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai,” tutur Ibas pada Rapat Panja (Panitia Kerja) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari kanal YouTube DPR, Rabu (15/9/2021).

Dia juga menyoroti soal progress proyek Trans-Sumatra hingga Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur. Karena kata dia, hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas..

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mempertanyakan soal ‘roadmap’ pemerintahan saat ini.

Menurutnya, di masa bapaknya jadi Presiden RI ke-6 SBY dulu, ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

“Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap), ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar, sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya. Bukan hanya sekadar ‘roadmap’ pembiayaan (untuk saat ini saja), tapi yang berkelanjutan,” tandasnya..

Diakui Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini.

Akan tetapi, dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan.

Kata dia, di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efektif.

“Tapi terkadang apakah semua pihak harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif sih boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi,” paparnya.

Ekspansi fiskal yang dimaksud Ibas yakni besarnya APBN sebesar Rp 2708,7 triliun sementara perolehan pendapatan negara di kondisi perekonomian yang masih terbatas ini hanya sebesar Rp 1840,7 triliun. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait