POSE RI Kembali Gelar Aksi Damai di Kajari OKU

POSE RI Kembali Gelar Aksi Damai di Kajari OKU

Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE-RI) bersama mahasiswa pemerhati demokrasi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali gelar aksi damai di Kajari Ogan Komring Ulu (OKU) Baturaja, dalam upaya mencegah tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kamis (23/09/21).

BUKAMATA.CO, OGAN KOMERING ULU - Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE-RI) bersama mahasiswa pemerhati demokrasi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali gelar aksi damai di Kajari Ogan Komering Ulu (OKU) Baturaja, dalam upaya mencegah tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kamis (23/09/21).

Deslefri, ketua umum POSE RI pada kesempatan tersebut menyampaikan, pihaknya ingin mencegah dan menghindari tindakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi manipulasi atau KKN.

"Selama 76 tahun Indonesia merdeka, kemajuan demokrasi dan Hak Azazi Manusia serta pemberantasan korupsi, praktek korupsi terus berlanjut serta sudah menjadi budaya dengan cara apapun dilakukan para elit penguasa di daerah maupun pusat. Tapi di depan masyarakat sok bersih dan suci. Ini sangat mencenderai semangat reformasi, apalagi akhir-akhir ini apabila social control melakukan konfirmasi dan klarifikasi selalu sok bersih padahal semua cara dihalalkan untuk menghisap uang rakyat," ujarnya.

Deslefri menambahkan, apa yang dilakukan pejabat di negeri ini atas semua hal itu sangat miris. Bahkan, menurutnya, para oknum ini tidak sungkan untuk bersumpah dan menuntut balik seolah-olah mereka tidak paham dengan dasar hukum sosial control dan payung hukum perpres.

"Ini menambah catatan kelam dan merusak semangat penggiat-penggiat anti korupsi. Tindakan koruptif telah merusak demokratisasi yang menjadi cita-cita reformasi," imbuhnya.

Dalam aksi damai yang digelar tersebut, massa aksi menuntut sejumlah poin, diantaranya:

1. Kami mendukung dan mendesak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menyelidiki dan mendesak hasil audit BPK RI perwakilan Sumsel, apakah sudah real dan nyata tentang dugaan kelebihan pembayaran penginapan DPRD OKU sebesar Rp. 1.703.585.934.00

2. Sekretariat DPRD OKU menganggarkan belanja di luar daerah sebesar Rp. 24.190.507.540.00. Karena itulah kejari OKU harus cakap dan cermat meneliti BPK RI Sumsel antara DPRD OKU dan tidak menutup kemungkinan ada dugaan tidak profesional dan transfaransi dalam melakukan Audit. 

3. Agar kiranya Kejari OKU MELIT/DIK apabila ada dugaan penyelewengan uang Negara untuk APBD OKU Induk.

Perwakilan dari POSE RI disambut Variska Ardina Kodriansyah, kasi intel Kajari OKU dan diberi kesempatan menguraikan kronologis dan data di ruang kerja Variska.

"Akan segera kami mempelajri dan menindak lanjutinya," kata Variska. (Hadi ST)

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait