Polres Rohul Tangkap Tangan Kades Rokan Timur Lakukan Pungutan Pembuatan SKRT dan SKGR

Polres Rohul Tangkap Tangan Kades Rokan Timur Lakukan Pungutan Pembuatan SKRT dan SKGR

Kapolres Rohul AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito saat memberikan keterangan pada media, Kamis (21/10/2021).

BUKAMATA.CO, ROKAN HULU - Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim) Polres Rokan Hulu (Rohul) tangkap Kepala Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Kota, Kabupaten Rokan Hulu dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (19/10/2021).

Kapolres Rohul AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito, Kamis (21/10/2021) mengatakan, Kepala Desa Rokan Timur Soewardi Soeryaningrat alias Wardi ditangkap karena telah melakukan pungutan pembuatan SKRT dan SKGR di kantor desa.

"Operasi Tangkap Tangan terhadap Kades Soewardi dan Kaur Tata Usaha Sukron ini merupakan tindak lanjut dari keluhan dan pengaduan warga ke Polres Rohul tentang proses pembuatan SKRT dan SKGR, yang setiap persilnya dipungut biaya Rp 2 juta oleh pelaku," paparnya.

Usai menerima laporan pengaduan warga tersebut, pihak Polres Rohul melalui Unit III Tipikor Satreskrim Polres Rohul lalu melakukan penyelidikan ke lapangan. 

"Jadi pada Selasa (19/10/2021), sekitar pukul 15.45 WIB, Unit III Tipikor Polres Rokan Hulu memperoleh informasi kembali tentang adanya masyarakat yang akan membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). Tim kemudian menyelidiki ke kantor Desa Rokan Timur dan terbukti. Kita temukan aksi pungutan untuk 10 persil yang dikenakan biaya masing-masing Rp 2 juta. Total Rp 20 juta," terangnya.

Di ruang kerja Wardi juga ditemukan dan diamankan 10 persil SKRT dan SKGR sedang dikoreksi dan ditandatangani oleh Kades Soewardi. Wardi dan Kaur TU bersama barang bukti yang ditemukan lalu dibawa ke Mapolres Rohul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Para pelaku ini dijerat pasal 12 huruf e undang undang no.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUH-Pidana ancaman hukuman paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 Juta paling banyak Rp 1 Miliar" pungkasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait