LSAK Sebut Rekrutmen Eks Anggota KPK jadi ASN Polri Berpotensi Langgar Undang-Undang

LSAK Sebut Rekrutmen Eks Anggota KPK jadi ASN Polri Berpotensi Langgar Undang-Undang

Peneliti LSAK Ahmad A Hariri

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) sebut proses rekrutmen eks anggota KPK menjadi ASN Polri berpotensi langgar Undang-Undang. Ahmad A Hariri, Peneliti LSAK, kepada bukamata.co, Rabu (17/11/2021) mengatakan, regulasi terkait rekrutmen bekas pegawai KPK yang dibuat oleh Polri harusnya lebih terbuka.

"Namun sekarang kita hanya tahu regulasi telah selesai dibuat. Sehingga patut muncul kecurigaan publik tentang pengistimewaan dan utak-atik aturan yang berpotensi melanggar undang-undang. Sebab bila terjadi pengistimewaan tentu tidak adil bagi pegawai lepas harian di polri. Bahkan bagaimana dengan tenaga guru honorer, bidan, perangkat desa yang sampai sekarang tidak bisa jadi ASN? Apalagi kalau hal itu dipaksakan dengan melanggar undang-undang," terangnya.

Hariri menjelaskan, berdasarkan UU no 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP no 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN RI, rekrutmen ASN harus dilakukan dengan mekanisme dan syarat-syarat menjadi ASN. 

"Karenanya rekrutmen bekas pegawai KPK  menjadi ASN juga wajib mengikuti ketentuan dalam uu no 5 tahun 2014 dan PP no 11 tahun 2017," ujarnya.

Sejumlah persyaratan itu, kata Hariri, mulai dari faktor usia, kesetiaan pada PUNP (Pancasila, UUD 45, NKRI,dan pemerintahan yang sah), dan tiga test kompetensi, hingga tidak pernah diberhentikan dari TNI-POLRI dan PNS dengan atau tidak dengan hormat, tidak boleh diabaikan.

"Pertanyaannya apakah orang tanpa test bisa diangkat langsung jadi ASN ? Pertanyaan kedua, apakah org yang sdh diberhentikan dari Anggota polri bisa diangkat jadi ASN Polri? Karena ini bertentangan dengan syarat menjadi ASN sebagaimana UU no. 5 tahun 2014," paparnya.

Hariri juga menambahkan, Polri tidak boleh bertindak abuse of power, inkonstitusional atas hak-hak warga negara lainnya. Sebab, Polri bukan perusahaan swasta yang memiliki sistem diluar sistem administrasi negara dan diluar sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 

"Negara indonesia adalah negara hukum," tegas Hariri.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait