Legislator PDI Perjuangan Minta Pihak Terkait Tinjau Ulang Larangan Tindik dan Tatto bagi Avsec

Legislator PDI Perjuangan Minta Pihak Terkait Tinjau Ulang Larangan Tindik dan Tatto bagi Avsec

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Bali, I Nyoman Parta tanggapi aduan sejumlah security Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Selasa (23/11/2021).

BUKAMATA.CO, DENPASAR - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Bali, I Nyoman Parta tanggapi aduan sejumlah security Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang terancam tidak lanjut kontrak oleh Pihak PT Angkasa Pura Supports (APS) anak perusahan dari  PT Angkasa Pura 1. Demikian disampaikan I Nyoman Parta kepada media, Selasa (23/11/2021).

"Yang membuat mereka kecewa dan resah karena adanya SE dari Angkasa Pura 1 sebagai pemberi kerja. Salah satu syaratnnya yang tidak adil yaitu  tidak bertato dan bertindik, menurut Wayan Suatrawan dan Agus Amik Santosa yang mengkoordinir teman temannya mengatakan bahwa mereka sudah bekerja di Airport selama 13-20  tahun lamanya dan tidak pernah ada masalah," terangnya.

I Nyoman Parta menjelaskan, para pekerja keamanan ini sudah bertato dan bertindik sebelum menjadi Security Avsec. Mereka mewakili 136 orang security. Informasinya, lebih dari 300 orang yang akan dihentikan kontraknnya oleh PT APS.

"Saya menyayangkan rencana  menghentikan kontrak karena Pertama, alasan bertato dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang. Sudah tidak relevan karena mereka sudah ada yang bertatto dan pernah bertindik pada saat awal menjadi Scurity Avsec, lagian tattonnya juga tidak terlihat ketika menggunakan seragam, masak gara-gara gambar burung kecil dilengan tidak dilanjutkan kontraknya," tuturnya.

Kondisi hari ini, kata I Nyoman Parta, terjadi justru ketika AP 1 Ngurah Rai mulai ada pemasukan karena wisatawan domestik terus beranjak bangkit.

"Agak lucu dan cendrung diskriminatif, persyaratan tidak bertatto dan pernah ada tindik hanya untuk mereka tenaga kontrak saja, sedang di Angkasa Pura 1 banyak juga Scurity yang sudah jadi tenaga tetap juga memikik tatto. Mereka yang terancam tidak dilanjutkan kontraknnya sebagian besar adalah warga lokal Bali dan rata-rata sudah berkeluarga dan punya anak, saya menduga rencana ini untuk menghindari beban pembayaran BPJS dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda," imbuhnya.

I Nyoman Parta meminta sejumlah pihak yang terkait untuk meninjau ulang persyaratan tersebut, lantaran dinilai tidak adil bagi para security.

"Saya akan menyampaikan dengan APS dan pihak Angkasa Pura 1 serta juga Kementerian BUMN untuk meninjau persyartan itu, karena tidak adil, cendrung diskriminatif dan tidak manusiawi," pungkasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait