Menkeu RI Ungkapkan Kebiasaan Jelek Pemda, Jika Banyak Duit Ditimbun, Dikurangi Cengeng

Menkeu RI Ungkapkan Kebiasaan Jelek Pemda, Jika Banyak Duit Ditimbun, Dikurangi Cengeng

Sri Mulyani Indrawati (Foto: Humas kemenkeu.go.id)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut agar mampu menciptakan stabilitas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Karena Pemda punya kebiasaan jelek ketika pemerintah pusat mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah biasanya tidak bisa bergerak secara leluasa alias lumpuh.

“Ini yang kita sebetulnya minta supaya daerah makin memiliki kemampuan untuk shock absorber juga,” ungkap Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) Ri ini pada Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (07/06).

Untuk itu  kata Sri, pemerintah daerah membutuhkan pengelola keuangan yang dapat menjaga APBD saat menghadapi tekanan dan guncangan, seperti yang dialami pemerintah pusat.

Dan oleh karena itu juga tambah Sri, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) agar pemerintah daerah bisa melakukan pembiayaan kreatif dan pendanaan yang terintegrasi.

“Tujuannya supaya daerah itu tidak selalu begitu (pemerintah) pusat menggelontorkan banyak, duitnya ‘ngendon’ di BPD (Bank Pembangunan Daerah). Atau kalau waktu (dananya) diambil, mereka (pemerintah daerah) juga langsung lumpuh. Mestinya bisa melakukan apa yang disebut stabilisasi antarwaktu dan antarpos. Ini yang kita harapkan,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu berharap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam UU HKPD dapat meningkatkan kemampuan daerah di dalam menciptakan kualitas spending better yang berorientasi pada target pembangunan nasional.

Tujuannya untuk menciptakan multiplier effect dalam mendorong transformasi ekonomi dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. 

“Jadi di daerah memang masih perlu terus ditingkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerahnya. Tentu kerja sama, komitmen dari seluruh pemerintah daerah, kementerian lembaga akan sangat penting untuk kita bisa bersama-sama menjaga ekonomi, menjaga rakyat, dan menjaga APBN,” ungkap Menkeu.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait