Inilah 7 Kesepakatan Pemekaran Papua, Salah Satunya Formasi Khusus ASN Asli Papua 

Inilah 7 Kesepakatan Pemekaran Papua, Salah Satunya Formasi Khusus ASN Asli Papua 

Acara Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan sesuai dengan Wilayah Adat Papua di Sentani Green Lake Jayapura, Jumat (10/6/2022) (Foto Humas Kemendagri).

BUKAMATA.CO, JAYAPURA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa sebanyak 29 kabupaten/kota di Papua bersama-sama menyatakan dukungannya terhadap pemekaran wilayah Papua yang pembahasannya tengah berproses di DPR.

Melalui keterangan pers yang diterima bukamata.co, Sabtu, 11, Juni, 2022, kesepakatan bulat tersebut dinyatakan pada acara Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan sesuai dengan Wilayah Adat Papua di Sentani Green Lake Jayapura, Jumat (10/6/2022).

Pada pertemuan itu, selain para bupati dan wali kota, sekitar 160 tokoh masyarakat hadir pada acara tersebut.

Selain itu juga termasuk sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), kepala organisasi pemerintah daerah terkait, perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.

Adapun isi dari kesepakatan mendukung pemekaran Papua hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua sesuai wilayah adat;

2.  Undang-Undang sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021;

3. Mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)/pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;

4. Pemekaran-pemekaran di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan ASN, TNI dan Polri harus diisi Orang Asli Papua (OAP).

5. Jumlah alokasi kursi anggota DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan Provinsi pemekaran dari Provinsi Papua minimal 5 secara proporsional;

6. Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus Orang Asli Papua (OAP); dan

7. Para kepala daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat sepakat membentuk forum kerja sama untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat.

Adapun 29 Kabupaten/Kota yang  turut dalam kesepakatan ini adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi.

Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai.

Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Sebanyak tujuh Kepala Daerah dari 5 wilayah adat hadir secara luring yaitu Bupati Mamberamo Raya, Penjabat Bupati Sarmi, Penjabat Wali Kota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Yahukimo, Bupati Pegunungan Bintang, dan Bupati Biak Numfor.

Sedangkan kepala daerah yang tidak dapat hadir secara luring karena alasan transportasi mengikutinya secara daring. 

Tuan rumah penyelenggara rapat, Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, pertemuan berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis.

Para peserta antusias dengan memberi berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait