Politikus PAN Kegirangan, Sofyan Djalil Diganti Jokowi, Ini Sebabnya

Politikus PAN Kegirangan, Sofyan Djalil Diganti Jokowi, Ini Sebabnya

Sofyan Djalil (Foto Indonesiaside.id)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Ketua Gerakan Aksi Anti Mafia Tanah, Mochtar Tompo yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) seakan mendapat kabar gembira ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju, pada Rabu, 15, Juni, 2022, di Istana Negara, Jakarta.

Pasalnya digantinya Sofyan Djalil dari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional seakan telah melibas mafia tanah selama ini

"Sebagai korban Mafia tanah, saya sangat bersyukur dan mengapresiasi Keputusan pak Presiden Jokowi mengganti Sofyan Djalil sebagai menteri ATR/BPN. Saya sudah berkali-kali bertemu dengan Sofyan Djalil terkait persoalan tanah kami di Manggala Kota Makassar " kata dia, Kamis, 15, Juni, 2022.

Terakhir lanjutnya lagi pertemuan itu pada bulan Februari 2020. "Jadi Sejak tahun 2017 hingga sekarang dia hanya Omdo( Omong Doang), janji palsu, selama dia menjabat menteri Pertanahan mungkin banyak yang diuntungkan tapi banyak pula yang dirugikan, saya salah satu diantaranya ” beber dia.

Diungkapkan Mochtar selama Sofyan Djalil jadi menteri, persoalaan konflik tanah milik mereka dengan BPN makin rumit.

"BPN membuat persoalan diatas tanah kami, dengan permainan administrasi yang begitu licik dan jahat, kami sekeluarga melawannya dengan proses hukum di pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap, lawan kami adalah BPN dan kami menang, namun BPN tidak mengindahkan dan tidak menghormati putusan hukum tersebut” kata dia. 

Dikatakan Mochtar tanah mereka 1 hamparan tersebut adalah tanah milik H. Fachruddin Dg. Romo yang telah melewati seluruh rangkaian proses hukum di pengadilan di semua tingkatan sejak tahun 1993 hingga berakhir di Mahkamah Agung.

Tanah itu adalah Eks. HGU nomor 2,3,4,5 dan 6 tahun 1965 seluas 55,7674 yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi yang telah jelas kedudukan hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang dengan No.57/G/TUN/1996/ P.TUN.U.Pdg tanggal 26 Juni 1997 jo. Putuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang No.58/B/TUN/1997/ PT.TUN.U.Pdg tanggal 14 Januari 1998.

Dan juga telah ada Putusan Mahkamah Agung RI No. 173/K/TUN/1998 tanggal 22 September 1999 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 66 PK/TUN/2000 tanggal 11 Juni 2004 dan telah ada keputusan dan rekomendasi pelaksanaan putusan dari Lembaga DPR RI Nomor PW/05553/DPR RI/III/2017 serta perintah pelaksanaan eksekusi dari Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 2022.

"H. Fachruddin Dg. Romo sekeluarga telah memenangkan semua proses hukum atas tanah tersebut mulai dari PTUN Ujung Pandang sampai kepada Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dan sudah mendapatkan keputusan hukum tetap (inkraht) sejak tahun 2004 " ungkap dia.

Kasus hukum bermula ketika H. Fachruddin Dg. Romo melakukan perpanjangan HGU yang akan berakhir Tanggal 24 September 1980, 

beberapa bulan sebelumnya H. Fachruddin Dg. Romo telah mengajukan perpanjangan sertifikat ke BPN sesuai mekanisme, tepatnya pada Tanggal 1 Mei 1980. Pengajuan Perpanjangan yang telah dilalui Sesuai Prosedur, dan pada Tanggal 5 Januari 1981 Persetujuan Perpanjangan HGU disetujui di kementerian BPN dengan keluarnya Surat Fatwa oleh Direktorat Tata Guna Lahan Dirjen Agraria atas nama I Made Sandi.

"Dalam prosesnya, BPN melakukan berbagai intrik, manipulasi dan perbuatan administrasi bekerjasama dengan oknum pemprov sulawesi selatan yang saat itu dijabat oleh kolega keluarganya, intinya BPN bersama pihak pihak tertentu ingin mengambil alih hak  atas tanah tersebut yang berakhir dengan sengketa hukum di pengadilan sejak tahun 1993 hingga keluarnya putusan di Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh H. Fachruddin Dg. Romo " kata dia.

Saat ini ungkap dia, tanah tersebut sedang diselesaikan dan ditangani oleh kementerian ATR/BPN di Jakarta dan tidak diperbolehkan pihak pihak lain melakukan aktifitas apapun di atas lokasi tersebut sebagaimana surat blokir menteri nomor 2921/39.2/VII/2017 tahun 2017 yang ditindak lanjuti pemblokirannya oleh BPN Wilayah Sulsel dengan nomor surat 2043/17-73/VIIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 serta surat Blokir BPN Kota Makassar nomor 1592/7-73.71/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017.

"Rangkaian panjang proses penyelesaian sertifikat begitu berliku, padahal Dalam putusan hukum terkait secara jelas memerintahkan lembaga BPN agar menerbitkan sertifikat kepada H. Fachruddin Dg. Romo,berkali kali telah melewati proses pembahasan dan penelitian oleh Kanwil BPN Sulsel dan BPN Kota Makassar bersama pihak ahli waris H. Fachruddin Dg. Romo, pihak ahli waris mengeluhkan bahwa sudah berkali kali proses sertifikat mau dilakukan tapi tiba tiba pucuk pimpinan BPN Kota Makassar dan BPN Wilayah sulsel berganti " katanya lagi. 

Dia mengatakan ahli waris tanah tersebut bahkan menuding bahwa pihak BPN yang membuat keruh proses sertifikat dimaksud.

Kasus ini ini kata dia telah memantik perhatian publik yang begitu besar hingga terjadi demonstrasi besar besaran hingga terbentuknya Aliansi mahasiswa dan masyarakat Anti mafia tanah di Sulsel.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait