Dugaan Korupsi Mark Up Program RHL di PT Inhutani IV, Kejati Riau Didesak Usut Tuntas 

Dugaan Korupsi Mark Up Program RHL di PT Inhutani IV, Kejati Riau Didesak Usut Tuntas 

Aktivis Aliansi Mahasiswa Bersatu Riau saat menyerahkan laporan dugaan korupsi PT Inhutani IV ke Kejati Riau

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Aktivis dari Aliansi Mahasiswa Bersatu Riau (AMBR) menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengungkap dan mengusut tuntas dugaan korupsi di PT Inhutani IV dalam kasus penggelembungan pada proyek pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 

Tuntutan aktivis AMBR itu sudah mereka laprkan di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP) Kejaksaan Tinggi Riau, pada Kamis (14/07/22) kemarin.

Penggelembungan proyek pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) itu terjadi di Desa Koto Ruang, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kanan, Kelurahan Rokan, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Ahmad Hidayat. Ketua Aliansi Mahasiswa Bersatu Riau manyebutkan program RHL tersebut bersumber dari APBN  2019-2021 dengan total mencapai kurang lebih 39 Milyar dan luas lahan 4.863 hektar ditangani oleh PT Inhutani IV yang berkantor di  Jalan Kopkar Raya, Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

Menurut Hidayat, berdasarkan laporan masyarakat dan tinjauan tim investigasi pihalnya program RHL diduga gagal hampir di seluruh lokasi RHL tersebut, sebab areal tidak terawat sudah menjadi semak belukar.

Dan terang dia lagi, kayu hutan biasa terlihat bahkan ada beberapa hektar yang tidak di tanami, dan pohon pokok di tanam seperti karet, petai, jengkol, durian, matoa, duku hanya satu dua hektar dari pinggir jalan plang blok yang di kerjakan,

"Ini menjadi temuan sehingga kuat dugaan PT Inhutani IV tidak becus dalam menjalankan proyek ini dan seluruh oknum yang terlibat dalam dugaan mark up proyek RHL ini harus di proses secepat mungkin " tegas Ahmad Hidayat Ketua AMBR.

Dalam surat tuntutan yang mereka serahkan ke Kejati Riau tersebut, AMBR mendesak lembaga anti rasuah itu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kuat mark up diduga dlakukan oknum PT Inhutani IV terkait program RHL 2019-2021 dengan total anggaran mencapai 39 Milyar dan luas lahan 4.863 hektar Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

"Kami harap Kejati Riau tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum serta tidak lamban dalam menangani dugaan mark up ini sebab diduga telah banyak merugikan uang Negara.

 Jika tuntutan kami ini tidak ditindaklanjuti maka kami akan kembali melakukan aksi dalam waktu dekat " tukas dia. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait