Politisi Nasdem Minta BUMN Benalu Dibubarkan Saja

Politisi Nasdem Minta BUMN Benalu Dibubarkan Saja

Rudi Hartono, anggota Komisi IV DPR RI (Foto nasdem.id)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Rudi Hartono, anggota Komisi IV DPR RI minta Erick Thohir selaku Menteri BUMN segera membubarkan badan usaha milik negara yang dinilai sebagi benalu dan tidak bisa menguntungkan.

Hal itu disampaikan merespon soal putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutuskan perusahaan BUMN, PT Istaka Karya (Persero) pailit atau bangkrut setelah beroperasi selama 43 tahun.

Atas putusan tersebut, manajemen akan mengurus harta (boedel) pailit dan akan berkoordinasi dengan kurator untuk proses selanjutnya setelah dinyatakan pailit. 

“Selain akan membebani keuangan negara, karena banyaknya utang Istaka Karya, juga nantinya menimbulkan banyak permasalahan baru. Seperti upaya menghilangkan aset-aset Istaka Karya yg suda ada sejak berdiri,” tegas Rudi saat dikutip dari Parlementaria, Rabu (20/7/2022).

Untuk diketahui, PT Istaka Karya merupakan salah satu dari tujuh BUMN yang bakal dibubarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam urutannya, Istaka Karya merupakan BUMN keenam yang akan dibubarkan setelah PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN).

Karena kata Politisi Partai NasDem ini para jajaran direksi dan staf Istaka Karya juga berpotensi menjadi beban keuangan negara, karena gajinya harus dibayar walau perusahaan pelat merah tersebut tidak aktif, alias BUMN hantu, seperti yang pernah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Makin cepat (Istaka Karya) dibubarkan, maka makin sehat keuangan Kementerian BUMN dan mengurangi beban keuangan negara. Seperti saya pernah sampaikan di rapat kerja yang lalu dengan Menteri BUMN, Kementerian BUMN harus gerak cepat. Tidak pakai lama bubarkan BUMN yang menggerogoti uang negara,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut.

Per tahun 2021, diketaui Istaka Karya memiliki total kewajiban sebesar Rp1,08 triliun dengan ekuitas perusahaan tercatat minus Rp570 miliar. Sementara itu, total aset perusahaan tercatat senilai Rp514 miliar. “Pesan saya, keuangan tiap perusahaan BUMN harus diaudit investigasi oleh BPKP atau BPK, atas permintaan DPR RI. Sehingga akan terbuka semua kinerja keuangannya dan permasalahannya,” usul Rudi.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait