Keras Kepala, PT Trisetya Usaha Mandiri di Pelalawan Didemo Masyarakat

Keras Kepala, PT Trisetya Usaha Mandiri di Pelalawan Didemo Masyarakat

Massa APKK berdemo di areal operasi PT TUM di Desa Teluk Kecamatan Kuala Kampar Selasa ( 27/07/2022).

BUKAMATA.CO, PEKANBARU  - Massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Kuala Kampar (Gemmpar) dan ratusan pengunjuk rasa dari Aliansi Petani Kuala Kampar (APKK) secara serentak menggelar aksi unjuk rasa dan berhasil menyita kunci alat berat milik PT Trisetya Tunggal Mandiri (PT TUM) yang beroperasi di Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pendemo juga mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau agar segera mengevaluasi serta mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT TUM karena wilayah pengoperasiannya pada lahan gambut berada di Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 

Aksi unjuk rasa serentak ini dilakukan pada dua titik lokasi yang berbeda, untuk Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Kuala Kampar (GEMMPAR) dilaksanakan di depan kantor BPN Provinsi Riau Jalan Pepaya Kota Pekanbaru. Sedangkan Aliansi Petani Kuala Kampar (APKK) berdemo di areal operasi PT TUM di Desa Teluk Kecamatan Kuala Kampar.

Koordinator Lapangan Radi Sufirman dalam oransinya menyampaikan ada beberapa poin tuntutan GEMMPAR yang ditujukan kepada BPN Provinsi Riau.

Pertama mereka mendesak BPN Riau mencabut dan membatalkan Hak Guna Usaha Nomor 00146 dan Nomor 00147 seluas 6500 Ha tertanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Hak Nomor 103/HGU/ Kem- ATR/ BPN 2017 berlokasi di Pulau Mendol atas nama PT.Trisetia Usaha Mandiri.

Kedua mereka juga mendesak BPN Riau agar segera menindaklanjuti surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.522/DPM PTSP/2020/401 Tentang Pencabutan IUP-B PT Trisetia Usaha Mandiri.

Selain itu juga segera meniindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan tertanggal 31 Agustus 2020 tentang usulan pencabutan Hak Guna Usaha milik PT TUM.

Mereka juga mendesak agar BPN Riau segera memerintahkan PT TUM untuk menghentikan segala kegiatan diatas lahan yang menjadi objek Hak Guna Usaha Nomor 00146 dan 00147 yang berlokasi di Pulau Mendol.

"Apabila BPN Provinsi Riau tidak merespon tuntuan kami ini maka Gemmpar akan melakukan aksi dengan massa jauh lebih besar serta melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, serta membuat laporan dugaan tindak pidana mafia tanah pada Satgas Mafia tanah baik di Mabes Kepolisian RI maupun Kepada Jaksa Agung RI," tegas Radi, Selasa ( 27/07/2022). 

Sementara itu, menanggapi tuntutan aksi unjuk rasa oleh Gemmpar perwakilan BPN Provinsi Riau melalui Kepala Tata Usaha Sutrilwan, SH, MH menerangkan BPN Provinsi Riau telah memberi peringatan kepada PT. TUM terkait HGU miliknya.

"Kami sudah memberi surat peringatan kepada PT TUM terkait lahan HGU miliknya, artinya kalau mereka tidak mempunyai Izin Perkebunan Budidaya (IUP-B) artinya BPN akan mengevaluasi HGU PT. TUM inshaallah minggu depan BPN akan turun kelokasi lahan PT TUM di Kuala Kampar,' jelasnya singkat.

Ditempat yang berbeda, Koordinator Lapangan Aliansi Petani Kuala Kampar (APKK) juga menyampaikan orasinya didepan ratusan masyarakat Kuala Kampar di areal operasi PT. TUM. Massa berhasil menyita kunci alat berat milik PT. TUM.

"Tuntutan kami sama dengan tuntutan Gemmpar dan kami tegaskan kepada BPN Provinsi Riau, bahwa  kami berhasil menyita kunci dan menyegel ketiga alat berat milik PT. TUM dan diserahkan kepada Polsek Kuala Kampar. Gemppar dan APKK selanjutnya akan membuat laporan dugaan tindak pidana mafia tanah pada Satgas mafia tanah baik Mabes Kepolisian RI maupun Kepada Jaksa Agung RI " kata Pendemo.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait