Kepada Menteri ATR/BPN, Fokus Saja Berantas Mafia Tanah Daripada Euforia Seragam Militer 

Kepada Menteri ATR/BPN, Fokus Saja Berantas Mafia Tanah Daripada Euforia Seragam Militer 

Hadi Tjahjanto saat memimpin Rakernas 2022 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (26/7). Dalam kesempatan itu, Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan seragam baru dengan atribut berupa baret hingga tongkat komando. (Foto Merdeka.com/Siti Ayu Rachma)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Ari Junaedi, akademisi dan konsultan komunikasi mengulas soal langkah yang dilakukan Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) soal seragam ala militer para pegawai BPN. Seragam ala milter disertai dengan tongkat komando dan embel-embel lainnya itu diterapkan Hadi usai dia dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi Menetri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil. 

Hadi mengungkapkan pada konferensi pers Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2022, Rabu, (27/7/2022)., Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan dia setarakan seperti Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor maupun Kepala Distrik Militer supaya mereka confident (percaya diri) untuk tampil ke depan.

"Di samping itu kita ingat bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini adalah satu institusi yang vertikal. Artinya apabila diberikan perintah, maka merasa langsung berwibawa. Sehingga, modalnya dinilai mudah” kata Hadi Tjahjanto pada Rabu 7 Juli itu.

Soal pemakaian seragam bergaya militer ini, menurut Doktor Komunikasi Universitas Indonesia, Ari Junaedi, fenomena biasa di negeri ini begitu mengagungkan pemakaian seragam dan segala pernak-perniknya. Pemakaian seragam yang sama, lengkap dengan embel-embel nama organisasi dan lebih gemebyar lagi jika menggunakan baret atau topi dan kalau perlu tongkat komando menjadi sebuah fenomena yang tidak ada habisnya di negeri ini. Belum lagi sederet pangkat warna-warni memenuhi dada dan pundak.

"Ada minsdset yang tidak berubah di masyarakat kita, terutama sejak Orde Baru berkuasa sampai sekarang – termasuk para elite kita - pemakaian seragam yang kompak seperti menjadi sebuah keharusan. Kita seolah-olah hidup dalam era mekanis, semua kehidupan harus tertata dan seragam. Seolah-olah, seragam menjadi sebuah kewajiban, sejak usia dini ketika menempuh pendidikan di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah atas (SMA) hingga saat bekerja " kata Ari dalam ulasannya.

Belum lagi tambah Ari, organisasi massa yang memang sengaja dibentuk tentara, polisi bahkan partai politik semuanya begitu “mengagung-agungkan” seragam, entah berwarna loreng atau mirip uniform militer.

Bahkan lanjut dia, ormas keagamaan pun juga latah memakai seragam militer. Entah kehormatan apa yang ingin dicari jika seragam itu dikenakan. Kebanggaan dan kecintaan terhadap organisasi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penggunaan seragam. Justru elan organisasi harusnya diimplementasikan ke karya nyata di masyarakat.

Soal latah seragam ini dia mengenang dengan pengalamannya mengunjungi Pyongyang, ibu kota Korea Utara di tahun 2005 dan 2006. Di sana menurut Ari, kehidupan begitu mengagungkan keseragaman, kesamaan dan monoton. Tidak hanya militer, kaum sipil pun menggunakan atribut yang sama berupa pin bergambar Bapak Korea Utara, Kim Il Sung, yang tersemat di busana yang dikenakannya. Tua muda, pejabat atau rakyat jelata di Korea Utara menggunakan baju yang berbahan sama, dengan model yang seragam serta menyematkan pin yang sama pula.

Dikatakan Ari, keputusan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri ATR/Kepala BPN mengeluarkan kebijakan baru penggunaan seragam yang terkesan mirip militer berupa topi baret, tongkat komando, serta tanda kepangkatan yang menempel di pundak serta di dada tidak urung mengundang tanda tanya.

Penggunaan baret dan tongkat komando menjadi simbol struktur garis komando yang berlaku di lingkup TNI. Apakah latar belakang Hadi yang militer bahkan pernah menjabat orang nomor 1 di TNI AU dan TNI ikut memberi andil penentuan seragam baru? Apakah layak memprioritaskan urusan seragam “baru” sementara kinerja institusi tersebut masih dilihat publik dengan pandangan minor?

Menurut Ari, selain aneh juga sulit dipahami dari frame of reference yang digunakan Menteri Hadi Tjahjanto soal pemilihan seragam baru. Apakah dengan pemakaian seragam baru ikut memengaruhi kinerja dari Kementerian ATR/BPN?.

Meskipun Menteri Hadi Tjahjanto tidak membantah bahwa penggunaan seragam baru untuk pegawai di kementeriannya terkesan mirip militer. Hal ini dianggapnya untuk menambah rasa percaya diri anak buahnya. Lagi pula, seragam baru tersebut merupakan seragam yang lama hanya kini diperlengkapi dengan tanda pangkat, tongkat komando serta baret.

Atribut-atribut tersebut dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH). Dengan seragam baru diharapkan komunikasi para pejabat ATR/BPN dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tidak canggung.

Karena ungkap Ari, umum dan jamak, di setiap acara seremonial di daerah-daerah, para pejabat yang tergabung di Forkopimda selalu mendapat duduk di kursi sofa urutan depan. Lengkap dengan tongkat “komando” yang disandangnya. Seperti halnya seragam ala militer pegawai Kementerian ATR/BPN, kementerian-kementerian lain pun juga menerapkan hal yang sama.

Antara seragam versus kinerja

Tidak berselang lama usai Hadi Tjahjanto didapuk menjadi Menteri ATR/BPN, publik dikejutkan dengan penyitaan 300 sertifikat bidang obyek tanah yang berada di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh Satuas Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Padahal 300 sertifikat tersebut adalah cakupan Program Redistribusi Tanah yang sertifikatnya telah dibagi-bagikan oleh Presiden Jokowi dalam acara seremonial yang meriah beberapa waktu yang lalu tetapi kini telah disita oleh Satgas BLBI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Satgas BLBI mengakui adanya penyitaan 300 sertifikat lahan milik masyarakat di lahan eks aset Bank Namura Internusa atas nama James Januardy di Cikopomaya, Jasinga, Bogor (Kompas.com, 27/06/2022).

Kisruh penyitaan 300 sertifikat oleh Satgas BLBI tidak urung membuat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memerintahkan jajarannya untuk melakukan pendalaman guna mencari penyebabnya. Masyarakat dijamin Hadi tidak akan dirugikan karena sesuai komitmen Presiden Jokowi dalam program reforma agraria. Hadi memastikan obyek tanah yang berada di Jasinga telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah sejumlah 300 bidang.

Redistribusi tanah telah dilakukan pada tanah obyek reforma agraria atau TORA. TORA merupakan tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang dimiliki masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi. Salah satu obyek dari redistribusi tanah yakni tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohonkan pembaruan haknya dalam jangka waktu satu tahun setelah haknya berakhir.

Kisruh penyitaan sertifikat tanah di Jasinga adalah salah satu dari sekian banyak kasus-kasus tanah yang menyita perhatian publik. Sertifikat ganda bahkan pemalsuan sertifikat tidak akan bisa terbit tanpa peran “orang dalam”.

Penangkapan empat pejabat dan 10 pegawai BPN kantor wilayah Jakarta dan Bekasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait penerbitan sertifikat dengan warkah palsu dan tanpa melalui prosedur yang benar adalah kejadian “memalukan” yang modus lama ulah nakal “orang dalam” (Tempo.co, 18 Juli 2022).

Andai tidak tersangkut kasus pencucian uang dan gratifikasi, mungkin saat ini mantan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Gusmin Taurita, sudah menggunakan tongkat komando, berseragam baru dan memakai baret uniform ATR/BPN yang baru diresmikan Menteri Hadi. Hanya karena “bernasib sial”, Gusmin bersama Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Siswidodo, divonis pidana penjara selama empat tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya (Antaranews.com, 5 Januari 2022).

Sepanjang tahun 2021 Kementerian ATR/BPN telah melakukan penyelesaian 63 kasus kejahatan mafia tanah. Dari 63 kasus, 42 kasus di antaranya terkait pemalsuan dokumen (Detik.com, 18 Januari 2022).

Saat Rapat Kerja Komisi II DPR pada 17 Februari 2022 terungkap bahwa setidaknya terdapat 8.111 kasus yang mengandung unsur pidana. Data ini merupakan kasus yang terjadi sepanjang 2021 di seluruh wilayah Indonesia. Dari 8.111 kasus, menurut Kementerian ATR/BPN, 1.591 kasus telah diselesaikan (Sindonews.com, 24 Juni 2022).

"Saya jadi teringat dengan “pesan” Presiden Joko Widodo yang diucapkan saat melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Jalil pada tanggal 15 Juni 2022. Jokowi menegaskan supaya Kementerian ATR/BPN dapat dengan segera menyelesaikan berbagai masalah sengketa tanah di Tanah Air. Pernyataan Presiden Jokowi ini bukannya tanpa alasan hukum. Salah satu tugas Kementerian ATR/BPN berdasarkan Perpres Nomor 47/2020 dan Perpres Nomor 48/2020 ialah perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kasus pertanahan " beber Ari.

"Semoga Pak Menteri tidak menyibukkan diri dengan urusan seragam berbau “militer” ketimbang fokus memberantas karut-marut persoalan tanah. Salah satu “pekerjaan rumah” yang menanti Hadi Tjahjanto adalah persoalan tata lahan di tingkat pedesaan mengingat dampak bertambahnya populasi dan ekspansi pemilik modal sangat boros dengan okupansi lahan-lahan pedesaan. Jangan sampai wong cilik hanya takut dan keder melihat kewibawaan pejabat dan petugas pertanahan ketimbang mereka tidak mendapat haknya lewat sertifikat tanah yang diurus tanpa biaya dan mudah pengurusannya. Tanpa berbelit dan tanpa suap " tutup Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait