Kadis DLHK Riau Diduga Lakukan Pembohongan Publik Dalam Kasus PT SIPP di Bengkalis

Kadis DLHK Riau Diduga Lakukan Pembohongan Publik Dalam Kasus PT SIPP di Bengkalis

Mamun Murod, Kadis DLHK Riau (Foto tribunpekanbaru.com)

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Kasus PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) yang resmi dicabut izinnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis pada, 13, Januari, 2022, lalu mengungkapkan fakta baru soal adanya dugaan campur tangan Mamun Murod, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.

Pasalnya disaat PT SIPP sedang berpolemik dalam kasus yang dihadapinya ada surat yang dikeluarkan oleh Mamun Murod, selaku Kepala Dinas DLHK Provinsi Riau kepada perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tersebut.

Mamun Murod ini sebelumnya membantah bahwa dirinya selaku Kadis DLHK Provinsi Riau terlibat dengan persoalan PT SIPP yang diduga mencemari lingkungan.

Baca Juga : Anak Buahnya Ditangkap Memeras, Kadis DLHK Riau Irit Bicara

Kata Murod sebagaimana dilansir dari sabangmeraukenews.com menyebutkan bahwa soal perizinan PT SIPP diterbitkan oleh Pemkab Bengkalis. Sementara, Pemkab Bengkalis sudah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan lewat SK Bupati dengan perintah paksa penghentian sementara operasional perusahaan.

Hal itu disampaikan Murod ketika merespon demo massa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Riau (AMMPR) yang mengatakan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau itu diduga menerima uang sebesar Rp 7 miliar lantaran membekingi pabrik kelapa sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP).

"Perusahaan itu izinnya dari Pemkab Bengkalis. Sampai sekarang tidak ada keterkaitannya dengan DLHK Riau. Kita juga tidak pernah mengeluarkan kebijakan dan langkah tertentu terkait itu. Jadi, agak heran kok DLHK Riau jadi diseret-seret ke situ," kata Murod pada, Sabtu (25/12/2021) ketika itu, dilansir dari sabangmeraukernews.com menanggapi demo AMMPR.

Namun fakta yang ditemukan tim redaksi bukamata.co, menemukan ada tiga surat yang dikeluarkan oleh Mamun Murod, yakni masing-masing pada, 30 September, 2021, Nomor Surat 666/DLHK-PPKLHK/2590. Surat tersebut bersifat segera terkait meminta petunjuk kewenangan provinsi. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan -KLHK RI.

Baca Juga : Makmun Murod Benarkan Dia Kasih Ijin Tebang Pohon Penghijauan di Diskominfo Riau

Surat itu dikeluarkan DLHK Riau merespon surat dari General Manager PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP ) tanggal 28 Juli 2021 yang ingin mengurus izinnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Surat itu, ditanda tangani secara eletronik oleh Mamun Murod ditembuskan kepada Gubenur Riau, Bupati Bengkalis, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Terkait tembusan surat ini menurut sumber bukamata.co, tidak ada sampai ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dan pada  17, Januari, 2022 DLHK Riau juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada pimpinan PT SIPP. Surat tersebut bernomor 660/DLHK-PPKLHK/0050 terkait arahan persetujuan teknis pembuangan air limbah.

Nomor surat yang dikeluarkan Kadis DLHK itu menurut sumber bukamata.co bersifat khusus karena langsung pimpinan tidak melalui bidang-bidang dibawah DLHK.

Surat tersebut dikeluarkan Kadis DLHK Riau untuk merespon surat dari PT SIPP bernomor 128/PT-SIPP/XII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Desember, 2022 perihal permohonan arahan pembuangan air limbah. Surat tersebut ditembuskan ke Gubernur Riau dan Direktur Jenderal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan -KLHK RI di Jakarta.

Kemudian pada surat ketiga yang dikeluarkan oleh DLHK dan ditanda tangani secara elektornik oleh Mamun Murod langsung itu, dikeluarkan pada 19, Mei, 2022 ditujukan kepada Direktur PT SIPP bernomor 660/DLHK-PPKLH/0762/ terkait Evaluasi Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT Sawit Inti Prima Perkasa.

"Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 05/SP/SIPP/IV/22 tanggal 1 April 2022 perihal Permohonan Pengesahan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, disampaikan hal-hal sebagai berikut:  " bunyi paragraf awal surat tersebut.

Ada 3 poin dalam surat tersebut pertama :

1. PT. Sawit Inti Prima Perkasa telah menyampaikan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang memuat:
a. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3;
b. Dokumen yang menjelaskan tentang Tempat Penyimpanan Limbah B3;
c. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
d. Kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.

2. Berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap muatan Dokumen Rincian Teknis tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang memerlukan penjelasan dan data tambahan dari pihak perusahaan yang berkaitan dengan:

Jenis limbah B3 yang akan disimpan Persyaratan lokasi fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Rancang bangun (desain/gambar sesuai DED), layout fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dan kapasitas Penyimpanan Limbah B3; Fasilitas bongkar muat dan SOP bongkar muat;
Pengemasan Limbah B3; Tata cara penyimpanan Limbah B3.

3. Untuk itu diminta kepada Saudara untuk dapat memberikan penjelasan dan menyampaikan data secara langsung melalui Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan DLHK Provinsi Riau.

Surat itu ditembuskan kepada Gubernur Riau dan ditanda tangani secara eletronik oleh Mamun Murod sendiri.

Baca Juga : Mamun Murod Dinilai Menyesatkan Publik Klaim Soal Pencabutan Izin PT LUM dan Sekat Kanal 

Mamun Murod sendiri saat dikonfirmasi bukamata.co, pada, 3, Juli, 2022 melalui pesan aplikasi Whatsapp terkait pernyataan bahwa dirinya selaku Kadis DLHK yang mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan dengan PT SIPP sebagaimana dilansir sabangmeraukenews.com tidak membantah apa yang dia sampaikan dalam berita tersebut.

Mamun Murod hanya menanyakan soal berita yang dilansir sabangmeraukenews.com, dia cuma bertanya tanggal berapa terbitnya meskipun tautan berita tersebut dikirim ke gawainya. "Karena Bapak mengangkat cerita lama. Maaf yah saya sibuk " tulis dia singkat.

Untuk diketahui, kasus PT. SIPP ini pernah melakukan Gugatan melawan Bupati Bengkalis di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru dengan nomor : 50/G/2021/PTUN.PBR . Pada tanggal 1 Maret 2022 Majelis Hakim PTUN Pekanbaru Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Kemudian PT. SIPP mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan nomor perkara: 133/B/2022/PT.TUN. Mdn.

Dan pada tanggal 13 Juli 2022 Majelis Hakim PTTUN Medan memutuskan Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Kemudian pada tanggal 23-24 April 2022 Tim Gabungan KLHK RI melakukan Penyegelan terhadap PT. SIPP. 

Pada tanggal 9 Juni 2022 Pengadilan Negeri Bengkalis mengeluarkan izin Penyitaan terhadap PT. SIPP dengan surat penetapan nomor: 347/Pen.Pid/2022/PN. Bls.

Kuasa hukum PT. SIPP mengajukan Praperadilan di pengadilan Negeri Jakarta pusat atas ditetapkan sebagai Tersangka Erick Kurniawan (Direktur PT SIPP) dan Agus Nugroho (GM PT. SIPP) dengan nomor perkara : 8/Pid.Pra/2022/PN.JKT. PST kemudian Hakim tunggal Panji Surono SH.MH pada tanggal 20 Juli 2022 Memutuskan Permohonan praperadilan Para Pemohon Tidak dapat di terima.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait