Duit Orang Riau Banyak Buat Jajan Lembaga Vertikal, Fraksi PAN Kecewa Dengan Syamsuar

Duit Orang Riau Banyak Buat Jajan Lembaga Vertikal, Fraksi PAN Kecewa Dengan Syamsuar

Zulfi Mursal dari Fraksi PAN DPRD Riau (Foto net)

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan kekecewaannya kepada Syamsuar selaku Gubernur Riau. Kekecewaan itu tergambar dari pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna pada, Senin (26/9/2022).

Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman, didampingi Wakil Ketua DPRD, Syafaruddin Poti, dan dihadiri oleh anggota DPRD Riau lainnya.

Zulfi Mursal mewakili Fraksi PAN Riau membacakan pandangan umum terkait Ranperda APBD-P 2022 itu. Pada poin ke-7 dia menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini, alokasi anggaran program infrastruktur jalan dan jembatan masih cukup kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun anehnya lagi, tambah Zulfi, Pemerintah Provinsi Riau justru mampu menganggarkan untuk program infrastruktur yang tidak prioritas dan bukan menjadi kewenangannya. Contohnya kata dia Pemprov Riau membangun gedung buat instansi vertikal dan bahkan sekalian dengan meubilernya yang seharusnya kewenangan pemerintah pusat.

Dalam catatan bukamata.co, yang dimaksud dengan pembangunan gedung dan perkantoran lembaga vertikal tersebut di antaranya adalah Markas Komando Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau di Jalan Patimura Pekanbaru, kemudian Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. 

Kemudian dalam proses pembangunan yakni Markas Komando Resor Militer (Makorem) 031/Wira Bima di Jalan Mayor Ali Rasyid, Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

Semua lembaga vertikal tersebut menggunakan duit "jajan" orang Riau melaui APBD dalam bentuk hibah dari Pemerintah Provinsi Riau.

Baca Juga : Pejabat Pemprov Riau Kompak Bungkam Digugat PT Sultana Anugrah Soal Pengadaan Payung Elektrik Senilai Rp 42,9 M

Namun ironisnya lagi, Pemprov Riau tegas Zulfi lagi, tak mampu menganggarkan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawabnya dan sangat dibutuhkan rakyat.

"Dalam perubahan APBD ini, Fraksi PAN melihat masih ada juga kebutuhan instansi vertikal tersebut yang diakomodir. Semisal pengadaan videotron di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk kepolisian sebesar Rp.2,9 milyar yang dipandang mubazir " kata Zulfi.

Belum lagi tambah Zulfi, pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Biro Umum senilai Rp.25 Milyar.

Kebijakan Syamsuar dalam menggunakan anggaran ini dinilai ironis, karena di tengah pemerintah pusat sedang berhemat lantaran kondisi ekonomi masyarakat masih terpuruk.

"Pemerintah daerah, justru membelanjakan duit rakyat yang tak ada gunanya untuk kesejahteraan rakyat " tukas Zulfi dalam pandangan umum Fraksi PAN tersebut.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait