Jika Ada Fakta Baru, Kasus RSD Madani Pekanbaru Bisa Dibuka Kembali

Jika Ada Fakta Baru, Kasus RSD Madani Pekanbaru Bisa Dibuka Kembali

Agung Irawan, Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru (Foto jawapos.com)

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Agung Irawan, SH. MH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru mengatakan kelebihan bayar proyek Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru sudah ada pengembalian ke negara sehingga tidak ada kerugian negara.

Proyek RSD Madani tersebut memakan pagu anggaran sebesar Rp 80 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

Kasus tersebut mencuat setelah adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menduga pembangunan RSD Madani terjadi penyimpangan.

Menurut laporan LSM mereka menduga, proyek RSD Madani yang dikerjakan tahun 2016 dan 2017 oleh sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pembangunan Perumahan, Tbk tidak sesuai dengan nilai tendernya. 

Masih menurut laporan LSM, pengerjaan proyek tersebut telah dinyatakan selesai 100 persen. Namun pembayaran pekerjaan 100 persen kenyataannya, ada beberapa item yang ada di dalam kontrak tidak dikerjakan oleh pihak rekanan.

Dan tidak selesai tersebut berkaitan dengan pengerjaan instalasi listrik dan sejumlah rulling tangga darurat.

Dalam kasus ini, Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru ketika itu, Yunius Zega pernah meminta klarifikasi Rahmad Ramadiyanto.

Rahmad Ramadiyanto saat itu menjabat Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah II pada Dinas Perhubungan (Dishub) Riau.

Baca Juga : Rahmad Ramadiyanto Disebut Pendemo Terima Suap, Pernah Diperiksa Kasus RSD Madani Pekanbaru

Dia dimintai klarifikasi pada April 2021, terkait perannya dalam pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah RSD Madani. Ketika iitu, Rahmad menjabat Kuasa Pengguna Anggara (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Agung Irawan, Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru saat ini ketika ditanyakan perkembangan kasus tersebut mengatakan sudah ada pengembalian Rp.2 Milyar ke Inspektorat, sehingga tidak ada kerugian negara.

"Sepengetahuan kami sudah dikembalikan ya, jaman Kasi Pidsus sebelum saya itu, pada saat di Inspektorat. Ada kelebihan bayar yang dikembalikan pada di Inspektorat " kata Agung kepada bukamata.co, Rabu, 10, Oktober, 2022, di Pekanbaru.

Lantaran ada pengembalian Rp. 2 M kelebihan bayar proyek RSD Madani tersebut sehingga tidak ada kerugian negara.

"Kalau ada fakta-fakta baru, bisa dibuka kembali " tambah Agung lagi.

Nama Rahmad Rahmadiyanto ini, sebelumnya disebut-sebut para pendemo anti korupsi. Dia di dalam spanduk pendemo diduga menerima suap tender proyek PT Velitia Delicipta.

Dalam spanduk pendemo itu juga Rahmad Ramadiyanto bersama SF Haryanto, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau diduga menerima suap tender proyek.

Rahmad Ramadiyanto saat ini menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau. 

Deretan jabatan yang pernah diduduki Rahmad antara lain Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sarpras) pada Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru.

Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait