Ketum Repdem : Demo 411 Cuma Ambisi Politik Tak Ada Alasan Mendasar, Refly Harun Rendahkan Kualitas

Ketum Repdem : Demo 411 Cuma Ambisi Politik Tak Ada Alasan Mendasar, Refly Harun Rendahkan Kualitas

Wanto Sugito, Ketua Umum Repdem

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Wanto Sugito, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi, organisasi sayap pro demokrasi PDI Perjuangan angkat bicara soal aksi demonstrasi yang digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Dimana dalam aksi yang digelar PA 212 tersebut massa itu menamakan diri Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR). GNPR itu mengatasnamakan rakyat menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur pada Jumat (4/11/2022).

Menanggapi tuntutan demo yang meminta Presiden Jokowi mundur tegas Wanto Sugito sangat berlebihan, sangat tidak realistis, penuh ambisi politik.

"Dan tentunya para pendemo itu melupakan realitas bahwa dalam sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat memiliki basis legitimasi dan legalitas yang sangat kuat," tegas Ketum Repdem ini setelah usai  menggelar Rapat Konsolidasi Repdem se-Indonesia melalui telekonferensi, Sabtu (5/11/2022).

Tuntutan PA 212 agar Presiden Jokowi menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok menurut Wanto Sugito, hal itu menunjukkan ketidakpahaman para pendemo atas persoalan dampak pandemi dan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina.

Karena ungkap Ketum Repdem, semua negara mengalami kenaikan BBM tidak terkecuali. Demikian pula terhadap kenaikan harga pangan.

"PDI Perjuangan telah mengambil langkah konkret dengan menanam tanaman 10 pendamping beras sejak Maret 2021. Presiden Jokowi telah bekerja keras sehingga prestasi di dalam membangun perekonomian diakui dunia. Masa, ada sekelompok warga negara Indonesia sendiri justru tidak melihat secara objektif dan tidak melakukan langkah-langkah kongkret untuk rakyat, bangsa dan negara, kecuali berdemo yang bikin macet dan penuh agenda politik daripada upaya memperbaiki nasib rakyat," ungkap Klutuk, panggilan akrab Ketua Umum Repdem ini.

Selain itu juga Klutuk menyoroti soal tuntutan PA 212 menangni perbaikan keadilan hukum, Presiden Jokowi tegas dia terus bekerja keras menggunakan kewenangannya untuk membangun sistem yang lebih berkeadilan.

"PDI Perjuangan mengakui pentingnya reformasi sistem hukum sebagaimana telah dibahas bersama dalam Focus Group Discussion dengan Menko Polhukum Prof. Mahfud MD diikuti para pakar hukum dengan berbagai rekomendasi termasuk langkah aksi yang harus dijalankan pemerintah," jelas dia.

Bukan hanya itu, Wanto Sugito yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Tangerang Selatan (Tangsel) ini juga mempertanyakan kehadiran pakar tata hukum negara Refly Harun dalam demo itu.

"Keikutsertaan Saudara Refly Harun justru merendahkan kualitas kenalarannya di bidang hukum tata negara. Ini yang sangat disayangkan, sebab seorang pakar itu memiliki tugas yang bersifat mencerdaskan dan di dalamnya ada kecendekiawanan. Kedua hal inilah yang tereduksi," kata dia.

Untuk tegas Klutuk, PDI Perjuangan katanya akan terus membela dan mendukung Presiden Jokowi dalam isu ini.

"Karena Demo 411 sudah mengandung agenda politik kekuasaan yang jika dibiarkan akan berujung pada instabilitas politik," alumnus UIN Hidayatulah Jakarta itu.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait