ST Burhanuddin Menangkan Proses PK Atas Gugatan Terhadap Presiden Jokowi Terkait Karhutla Tahun 2015

ST Burhanuddin Menangkan Proses PK Atas Gugatan Terhadap Presiden Jokowi Terkait Karhutla Tahun 2015

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto Humas Kejagung)

Gugatan PK Terhadap Presiden RI Terkait Karhutla 2015, Dimenangkan Jaksa Agung ST Burhanuddin 

BUKAMATA/CO, JAKARTA - Dr Ketut Sumedana, Kapuspen Kejagung RI mengatakan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Kuasa Khusus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berhasil memenangkan Peninjauan Kembali (PK) atas gugatan Arie Rompas dan kawan-kawanya selaku para penggugat terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2015.

Dimana Peninjauan Kembali itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/Pdt/2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 36/PDT/2017/PT PLK jo. Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK.

Sebelumnya, pada 17 Juni 2020, Jaksa Agung menerima Kuasa Khusus dari Presiden RI Joko Widodo untuk mewakili Presiden Republik Indonesia sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses Peninjauan Kembali atas putusan yang dimaksud.

"Atas hal tersebut, Jaksa Agung memberikan kuasa substitusi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Mukri untuk menunjuk Jaksa Pengacara Negara guna melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan bermanfaat dalam perkara tersebut " ungkap Dr Ketut Sumedana.

Informasi yang berhasil dihimpun, para penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2016.

Dimana gugatan itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 16 Agustus 2016 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.

Para penggugat mengaku sebagai warga negara yang dirugikan oleh karhutla tersebut, yakni Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, Mariaty.

Dan para pihak yang digugat adalah, berturut-turut, Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menteri yang bertanggungjawab dalam hal perkebunan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait