PNS di Inhu Jadi TSK Korupsi APBN Bantuan Bibit Kacang Kedelai

PNS di Inhu Jadi TSK Korupsi APBN Bantuan Bibit Kacang Kedelai

KApolres Inhu saat memimpin konferensi pers kasus korupsi APBN PNS Inhu dan Curanmor, Senin (28/11/2022)

BUKAMATA.CO, INHU - Laki-laki inisial YI Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), yang menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek peningkatan produksi kacang kedelai dengan sumber anggaran dari APBN tahun 2018 jadi Tersangka korupsi. Anggaran bantuan kedelai dari Kemeterian Pertanian tersebut dengan pagu, Rp 1.719.312.000 untuk luas lahan tanam 1.806 hektar.

Bantuan tersebut pengalihan bantuan dari Rokan Hulu (Rohul) untuk dua Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Inhu seluas 145 hektar dengan anggaran Rp 138.040.000, sehingga totalnya 22 Poktan, luas lahan tanam 1.951 hektar dan jumlah pagu 1.857.352.00.

Modus operandi yang dilakukan tersangka dalam kasus ini, ketika Kelompok Tani (Poktan), penerima bantuan dana pengadaan bibit kedelai dari Kementerian Pertanian RI mencairkan bantuan yang ditransfer ke rekening masing-masing. 

"PPTK, meminta sejumlah uang pada masing-masing Poktan dengan jumlah bervariasi, sebab jumlah bantuan dana yang diterima Poktan tidak sama. Salah satu syarat pencairan dana bantuan, harus ada rekomendasi dari dari PPTK atau Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kabupaten Inhu " kata AKBP Bachtiar Alponso, didampingi Kasat Reskrim Polres Inhu, AKP Agung Rama Setiawan, saat menggelar konferensi pers kasus tersebut di aula lobi Sanika Satyawada Polres Inhu, Senin, 28, November, 2022 pagi.

"Ketika itu lah, tersangka meminta uang pada masing-masing Poktan," ujar Bachtiar Alponso.

Akibatnya perbuatan tersangka, kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik atau tidak sesuai Rencana Usulan Kelompok (RUK), sebab sebagian dana yang diterima Poktan sudah diberikan pada PPK dan tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh tersangka serta membuat SPJ yang tidak benar.

"Setelah dikalkulasikan, kasus ini telah merugikan negara sebesar Rp 1.311.605.000. Polres Inhu telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak Mei 2021 " ungkap Bachtiar Alponso.

Kasus ini kata Bachtiar sudah satu tahun namun pada 4 November 2022 dinyatakan p-21. "Alhamdulillah, meski memakan waktu 1 tahun, namun 4 November 2022 lalu, sudah dinyatakan P21," ucap Kapolres.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait