Rugikan Negara Rp,148 M, Beginilah Modus Korupsi Dana Pensiun PT Pelindo  

Dr Ketut Sumedana, Kapuspen Kejagung RI (Foto Humas Kejagung)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Dr Ketut Sumedana, Kapuspen Kejagung RI, mengatakan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Tim Penyidik telah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terjadi sejak 2013 hingga 2019. 

Modus korupsinya beber Ketut, dalam pelaksanaan program pengelolaan DP4, telah dilakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima, yang terindikasi dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Modus yang dilakukan untuk masing-masing kegiatan antara lain adanya fee (bayaran jasa) makelar, harga tanah digelembungkan sehingga terdapat kelebihan dana yang diterima oleh tim pengadaan tanah pada pembelian tanah di Salatiga, Palembang, Tangerang, Tigaraksa, dan Depok " beber Ketut kepada wartawan, Senin (13/3/2023) di Jakarta.

Selanjut ungkap Ketut lagi, tidak dilakukan analisa teknikal dan fundamental pembelian saham dan reksadana. Tidak adanya kehati-hatian (prudent) penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima " terangnya.

Atas perbuatan tersebut kata Ketut, terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 148 Miliar

Dalam penanganan tersebut dijelaskan Ketut, Tim Penyidik telah memeriksa 29 orang saksi, dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti kantor DP4 PT Pelindo, PT. Indoport, serta PT. Pratama Capital Assets Management Prima.

"Dari hasil penggeledahan, diperoleh dan disita beberapa dokumen penting yang terkait dengan perkara tersebut " tukas Ketut.