Isu Pejabat Pemprov Riau Disharmonis, Syamsuar Dinilai Birokrat Tak Cakap Memimpin Birokrat

Syamsuar, Gubernur Riau (Foto internet)

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Ekonom Riau, Viator Butar Butar menegaskan, Syamsuar selaku Gubernur Riau harus bertanggung jawab untuk kembali merajut harmonisasi dalam tubuh pemerintahan setempat. Syamsuar dinilai telah mempraktekan kepemimpinan yang cenderung menimbulkan permusuhan di dalam internal organisasi pemerintah yang dia pimpin.

Hal itu disampaikan Viator menanggapi soal beragam isu bobroknya kinerja di jajaran Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di Pemprov Riau sebagaimana diteriakkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) SF Haryanto dalam dua hari belakangan ini.

SF Haryanto sebelumnya dalam pemberitaan media lokal ngamuk karena proyek payung elektrik di Masjid Raya An-Nur tak kunjung tuntas. SF menilai tenaga ahli proyek tersebut palsu.

Hal itu disampaikan SF Haryanto saat rapat evaluasi di Kantor Gubernur Riau, Selasa (2/5) kemarin. Dalam rapat hadir sejumlah pejabat dan kepala dinas di Pemprov Riau.

Baca Juga : Ekonom Riau Sebut Ego Gubernur Syamsuar Rusak Hubungan Harmonis Dengan Wagubri Edy Natar

Bukan hanya itu SF Hariyanto juga bilang bahwa dia mendapat laporan soal dugaan adanya dana stunting yang 'disunat' di Dinas Kesehatan (Diskes) Riau.

Pernyataan itu juga disampaikan SF Hariyanto saat rapat evaluasi kegiatan APBD Riau, Selasa (2/5/2023). Rapat itu dipimpin langsung Gubernur Riau Syamsuar, dan dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Riau.

Dua pernyataan dalam rapat tersebut menurut Viator dinilai aneh dan mengundang spekulasi. Karena kata Viator Sekdaprov itu memiliki fungsi koordinasi lintas sektor dan atasan langsung kepala-kepala biro.

"Kalau ada masalah di salah satu dinas, Sekdaprov dapat memanggil dan melakukan pembinaan. Kalau Sekdaprov sampai teriak ke publik, pasti ada mekanisme birokratif yang tidak jalan " ungkap Viator kepada bukamata.co, Kamis malam (4/5/2023) di Pekanbaru.

Viator menduga atas kejadian tersebut menurutnya, kemungkinan terjadi, para kepala dinas sudah tidak memandang Sekdaprov lagi dalam birokrasi di Pemerintahan Provinsi Riau.

"Main potong kompas langsung saja ke Gubernur sebagai big bos. Gubernur juga mungkin sering main perintah kadis atau kabiro langsung tanpa melalui sekdanya " ujar Viator.

Menurut Viator praktek-praktek yang terjadi sedemikian itu dapat memicu  ketersinggungan personal.

"Yang jelas terangkat ke permukaan adalah disharmoni antar para pimpinan di lingkungan pemprov. Ini tidak baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gubernur harus bertanggung jawab memperbaiki " tukas Viator.

Sebelumnya juga hubungan Gubernur Riau Syamsuar dengan wakilnya Edy Natar Nasution juga sempat memanas dan membuat publik miris. Gara-gara Bank Riau Kepri Syariah memotong bantuan masjid selama safari ramadhan.

Menurut pihak BRKS pemotongan tersebut intruksi pihak Biro Kesra Pemprov Riau. Dan menurut pihak Biro Kesra Pemprov Riau itu intruksi pimpinan diduga perintah Syamsuar selaku Gubernur.

Lantas ketika itu terjadi saling buka-buka aib ke publik. Dan hal itu dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan yang bijak untuk diteladani oleh masyarakat di Bumi Lancang Kuning ini.