Politisi Partai Golkar di Senayan Usulkan Panggil Panglima TNI Terkait Bisnis Senpi di Papua

Politisi Partai Golkar di Senayan Usulkan Panggil Panglima TNI Terkait Bisnis Senpi di Papua

Christina Aryani. Foto: Runi/nr

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Pangdam XVII/Cenderawasih mengungkapkan ada 24 kasus jual beli senjata dan amunisi sejak tahun 2022 yang dilakukan oknum anggota TNI. Dan berdasarkan keterangan Pangdam juga, terdapat oknum prajurit yang tergiur menjual senjata api dan amunisi dengan harga mahal.

Merespon informasi tersebut, Christina Aryani anggota Komisi I DPR RI mengusulkan untuk memanggil Panglima TNI guna membahas praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di Kodam XVII/Cenderawasih.

Kata dia, kasus tersebut layak menjadi perhatian supaya segera diambil langkah pencegahan dan penindakan yang efektif.

"Kami ingin angkat ini di rapat internal terlebih dahulu pekan depan supaya masuk agenda rapat dengan Panglima TNI. Soal ini amat serius dan kami di DPR tentu ingin mendengar penjelasan utuh dari Panglima TNI terkait informasi yang selama ini beredar," ungkap Christina dalam rilis persnya, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

"Kami apresiasi ada keterbukaan dari TNI mengenai hal ini yang tentu mempermudah jalan untuk segera menghentikan praktik amat sangat tidak manusiawi ini. Karena sama saja dengan memberi jalan membunuh sesama prajurit TNI dan meneror masyarakat sipil," tanggap Christina.

Kemudian lanjut dia, dirinya meyakini masih banyak informasi lain yang perlu digali dengan Panglima TNI menyangkut hal ini.

Selain itu, dia melihat tidak hanya jumlah pelanggaran dan tindakan hukum yang perlu diambil tetapi bagaimana pola, aktor, lokasi atau hal detail lain terkait ini.

"Kalau kemarin Pangdam bicara soal harga 1 butir peluru dijual Rp200.000 dan bisa naik hingga Rp300.000, bagaimana dengan senjata? Pasti lebih mahal lagi dan makin menggiurkan. Nah informasi seperti ini akan kita klarifikasi. Kita tidak ingin soal amat krusial ini berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan penyelesaiannya," tutup legislator Daerah Pemilihan DKI Jakarta II itu.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait