Penggerebekan Wabup Rohil, Dirkrimum Polda Riau Bisa Digugat Karena Kriminalisasi Orang

Penggerebekan Wabup Rohil, Dirkrimum Polda Riau Bisa Digugat Karena Kriminalisasi Orang

Ilustrasi (Foto internet)

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Reza Indragiri Amriel, Peneliti ASA Indonesia Institute merespon terkait penggerebekan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang dilakukan oleh Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Riau. 

Dimana Haji Sulaiman saat digerebek kedapatan berduaan dengan Kabid Pengendalian dan Penerimaan Dispenda Rohil, DRS, di kamar hotel Primiere Pekanbaru, Riau. Penggerebekan dilakukan pada Kamis malam ((25/5/2023), oleh Tim Dirkrimum Polda Riau.

Menanggapi hal itu, Reza Indragiri Amriel menyatakan, sebaiknya polisi lebih cermat dalam bekerja. Termasuk kecermatan dalam menjelaskan suatu kasus ke publik. Tanpa penjelasan yang baik, akan terkesan bahwa alih-alih bekerja secara profesional, polisi bekerja sesuai kepentingan politik praktis tertentu.

”Anggaplah wabup dan stafnya berzina (walau itu tetap perlu dibuktikan). Tapi zina merupakan delik aduan. Nah, karena istri si Wabup sendiri tidak akan memolisikan suaminya, lantas kasus ini sesungguhnya mau polisi diapakan? Sekadar buka aib warga yang notabene sekaligus kader partai politik?” papar Reza, dikutip dari jawapos.com yang sudah terbit pada Senin, 29 Mei 2023.

Namun kata Reza, dari penggerebekan itu dia bilang upaya polisi dinilai lumayan. Karena kata dia Polisi sudah membantu masyarakat mengenal pemimpinnya lebih baik lagi.

Namun di satu sisi kata Reza, otoritas penegakan hukum jangan main api. Apalagi dengan politik. Sampai-sampai ujar dia ada istilah double trouble untuk mengkiaskan sifat merusaknya yang sedemikian parah ketika polisi main mata dengan politik.

Menurut Reza, dalam kasus penggerebekan dengan dalih operasi rutin atau operasi hunting di Pekanbaru, polisi setempat juga bisa digugat karena terindikasi berupaya mengkriminalisasi orang.

”Saya jadi ingat satu hal. Pada 2020 Kapolri Idham Azis pernah keluarkan perintah kepada jajarannya agar menjaga netralitas dalam Pilkada. Isinya ada tujuh belas poin. Tapi sepanjang yang saya bisa baca di media, belum pernah sekalipun Kapolri mengeluarkan perintah tentang netralitas Polri dalam konteks Pilpres 2024,” papar Reza.

Untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak akan bersekongkol dengan kubu politik mana pun, Reza menyatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah seharusnya mengeluarkan perintah tentang netralitas Polri pada Pilpres 2024. Di dalam perintah itu sepatutnya dicantumkan nomor khusus Kapolri. Fungsinya, untuk menerima pengaduan dari personel Polri yang menerima perintah salah dari pimpinan untuk memihak secara politik.

”Kedua, menerima laporan masyarakat soal personel Polri yang menunjukkan sikap politik partisan,” tutur Reza Indragiri Amriel yang juga pakar psikologi forensik.

Baca Juga : Dirkrimum Polda Riau Gerebek Wabup Rohil Cacat Prosedur

Sebelumnya juga diberitakan, Advokat senior, Armilis Ramaini, S.H turut angkat bicara terkait penggerebekan tersebut. 

Menurut Armilis, Kombes Pol Asep Darmawan telah menyebarkan informasi prematur ke kalangan pekerja pers dalam perkara penggerebekan H Sulaiman Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) Riau bersama DRS seorang pegawai Dispenda setempat di hotel mewah Premiere Pekanbaru.

Bahkan perkara tersebut kata Armilis mengabaikan praduga tak bersalah terhadap Wabup Rohil bersama DRS pegawai Dispenda Rohil itu.

Armilis menilai penggerebekan Wakil Bupati Rokan Hilir bersama seorang wanita, di kamar salah satu hotel berbintang di Pekanbaru, Kamis (25/5) malam itu, memiliki banyak kejanggalan.

Armilis juga mengkritik pekerja pers yang seenaknya melahap informasi yang masih prematur disampaikan Dirkrimum Polda Riau, tanpa lebih dulu melakukan chek and rechek.

“Padahal, permintaan konfirmasi pada pihak terberita merupakan kewajiban jurnalis yang diamanahi kode etik jurnalistik,” katanya.

Menurut analisa Armilis, Dirkrimum Polda Riau pihak yang melambungkan informasi mentah untuk dikonsumsi pers secara terburu-buru.

“Dengan mengabaikan azas praduga tak bersalah, pemberitaan bombastis telah menginjak-injak privasi kedua korban pemberitaan itu,” tegas Armilis.

Armilis juga menilai bahwa proses penggerebekan oleh Dirkrimum Polda Riau  diduga cacat prosedur dan terindikasi melanggar hukum.

“Sejak kapan polisi punya wewenang menggerebek orang dewasa di kamar hotel meski mereka bukan suami istri?” tanyanya.

“Lantas, peristiwa kesembronoan ini, atas pesanan dan kepentingan siapa?” tanya Armilis.

Jangan sampai kata Armilis, polisi dan pers dijadikan sarana mencapai tujuan tertentu.

Dikatakan Armilis, sesungguhnya, publik tidak pernah mengetahui keabsahan informasi dari suatu peristiwa, sebelum disajikan pers setelah terlebih dulu mematangkan informasi tersebut lewat prosesi kinerja jurnalisme.

"Saya kira, kode etik itu semacam buku petunjuk prosesi kinerja jurnalistik yang mengamanahi kewajiban-kewajiban seorang wartawan. Termasuk kewajiban chek and rechek atau lebih lazim dengan permintaan konfirmasi,” katanya.

Pihak Polda Riau, melalui Dirkrimum, Kombes Asep Darmawan menurut Armilis telah memberikan informasi tidak utuh tentang penggerebekan Wabup Rohil yang disebut bersamaan dengan seorang wanita.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait