Dugaan Korupsi Water Front City Kampar Belum Sentuh Pelaku Utamanya

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Organisasi penggiat anti korupsi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengkritik soal beredarnya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi tanggapan terhadap permohonan bantuan klarifikasi ke PT. Bank HSBC Indonesia terkait transaksi keuangan PT. Bumi Gas Energi dan Honest Group Holdings Limited.
Ilustrasi gedung KPK

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Alfred Ziliwu, praktisi hukum di Riau menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berani dan serius menangai kasus korupsi Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront City Multy Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015-2016.

Pasalnya dua orang yang ditetapkan Tersangka oleh KPK masing-masing Adnan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk I Ketut Suarbawa dinilai masih belum menyentuh aktor intelektualnya khususnya dari pihak pemerintah daerah (Pemda).

“Khusus pihak dari Pemkabnya, tidak mungkin Adnan bermain tunggal, dan menggondol uang Rp.39,2 M sendiri, pasti ada bos atau atasannya yang lebih berwenang membuat kebijakan dalam proses proyek tersebut, nah itu yang harus dituntaskan oleh KPK” kata Alfred Kusuma, Praktisi Hukum di Riau ini kepada bukamata.co, Sabtu (30/11/2019) malam dalam bincang-bincang santai.

Loading...

Menurut Alfred, KPK jangan berhenti pada Adnan saja dalam kasus yang merugikan negara Rp.39,2 M tersebut. Karena dia meyakini ada aktor penting yang punya kewenangan dalam mengatur proses perjalanan proyek tersebut.

“KPK dituntut kepiawaiannya membongkar secara terang benderang kasus ini, jangan hanya berhenti pada kedua TSK tersebut, karena dalam kasus ini kan sudah banyak yang diperiksa mulai dari mantan bupati, ketua DPRD Kampar hingga Kepala Dinasnya” tegas Alfred.

Menurut Alfred lagi, jika KPK dalam tempo 19 hari kedepan berhasil mengungkapkan lebih jauh bahkan menyeret aktor-aktor penting dibalik kejahatan kerah putih di Kabupaten Kampar tersebut akan menjadi prestasi lembaga rasuah itu. “Bapak Agus Raharjo dan jajarannya harus memberikan kado terindah kepada masyarakat Riau jelang masa akhir jabatannya, hingga perilaku korupsi di Bumi Lancang Kuning ini berkurang” tegas Alfred.

“Kembali saya tegaskan, tidak mungkin hanya setingkat PPK berani melakukan korupsi hingga puluhan milyar itu, saya yakin ada yang lebih berkuasa dalam menentukan kebijakan tersebut” tukas Alfred.

Dalam catatan redaksi, pada perkara ini, penyidik KPK sudah memeriksa banyak saksi yang diduga berkaitan dalam kasus perampokan uang rakyat milyaran rupiah ini.

Mulai dari mantan Bupati Kampar Jefry Noer. Dimana informasi yang berhasil dirangkum, Jefry dimintai keterangan sebagai pihak swasta, di Pasar Syariah Ulul Albab.

Kemudian, Eva Yuliana anggota DPRD Riau yang juga istri dari Jefry Noer juga pernah diperiksa penyidik lembaga anti rasuah tersebut di Mako Brimob Polda Riau Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, pada Jumat (6/9/2019).

Kemudian pada Kamis (31/10), KPK juga memeriksa 6 orang saksi. Mereka antara lain Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kampar, Kholidah. Dia dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kampar tahun 2015.

Selanjutnya pemeriksaan juga dilakukan pada Indra Pomi Nasution selaku mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar 2015-2016. Indra Pomi ini saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Pekanbaru.

Penyidik juga memeriksa Rinaldi Azmi selaku Direktur CV Dimiano Konsultan, Azhari alias Datuk Supir, pegawai honorer di Setda Kambar yang juga bertugas sebagai supir mantan Bupati Kampar, Jefry Noer. Syafrizal, mantan Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar 2017, dan Edi Susanto alias Datuk Anto, ASN di Bagian Umum Setdako Pekanbaru.

KPK juga pernah memeriksa Ketua DPRD Riau, 2014-2019, Ahmad Fikri, pada Jumat, 1 November 2019.

Saat itu juga selain Ahmad Fikri, KPK juga memeriksa empat saksi lainnya di Markas Komando Satuan Brigade Mobil (Mako Sat Brimob) Polda Riau, Jalan Durian, Harjosari, Sukajadi, Pekanbaru.

Ahmad Fikri saat itu diperiksa bersama, Adnan, ST, PPK, Chairussyah, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kampar periode April 2012-Januari 2014, kemudian Afrudin Amga, Sekretaris Dinas PUPR Kampar, dan Fahrizal Efendi Staf bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk I Ketut Suarbawa sebagai tersangka.

Adnan dan Suarbawa diduga kongkalikong dalam proyek hingga menimbulkan kerugian negara Rp39,2 miliar.

Pengungkapan korupsi ini berawal dari laporan masyarakat. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, akhirnya KPK menetapkan Adnan dan Ketut sebagai tersangka pada 14 Maret 2019 lalu.

Keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor Ady Kuswanto
Laporan Wilson

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here