Kapolri Dinilai Dilema dan Lamban Tunjuk Kabareskrim Baru

Jenderal Idham Azis salam komando dengan Tito Karnavian saat serah terima jabatan di Istana Negara
Jenderal Idham Azis salam komando dengan Tito Karnavian saat serah terima jabatan di Istana Negara

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis sejak 18 hari dilantik namun hingga kini belum menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang ditinggalnya. Idham Azis dinilai lamban dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk menetapkan Kabareskrim yang baru.

“Ind Police Watch (IPW) merasa prihatin melihat situasi di Polri belakangan ini karena posisi Kabareskrim dibiarkan kosong selama 18 hari, seakan tidak ada jenderal polisi yang pantas dan layak untuk menggantikan Idham Azis, meskipun di tubuh Polri ada belasan jenderal bintang tiga (Komjen) dan ada lebih dari seratus jenderal bintang dua (Irjen)” kata Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch kepada bukamata.co Senin (18/11/2019).

IPW kata Neta, melihat ada dua hal yang krusial dari “macetnya” proses pemilihan Kabareskrim yang baru. Pertama, gagalnya sistem kaderisasi di tubuh Polri.

Loading...

“Artinya, meski pun di Polri saat ini ada sekitar 300 jenderal tapi Kapolri Idham Azis masih kesulitan untuk mencari dan mendapatkan Kabareskrim yang bisa dipercaya, punya kapabilitas, dan memiliki kualitas yang mumpuni” terangnya.

Kemudian yang kedua lanjut Neta, kuatnya intervensi dari penguasa dalam mengatur posisi posisi strategis di internal Polri, sehingga membuat jajaran kepolisian tidak punya rasa percaya diri lagi untuk menetapkan pejabatnya di posisi-posisi strategis, seperti Kabareskrim.

“Akibat elit elit Polri tidak punya rasa percaya diri, keberadaan Dewan Kebijakan Tinggi yang selama ini digunakan untuk mencari dan memproses figur figur yang akan memegang jabatan jabatan strategis di Polri, kini nasibnya seakan tidak berguna dan terabaikan” kata dia.

Jika kedua kondisi ini dibiarkan, menurutnya ke depan Polri dikhawatirkan semakin tidak profesional dan makin tidak independen.

Polri katanya akan semakin tersandera oleh politik dan kepentingan kekuasaan.

“Istilah Promoter (profesional, modern dan terpercaya) yang menjadi program Polri pun akan diplesetkan publik menjadi “promosi orang orang tertentu” yang dekat dengan kekuasaan” ujar dia.

Situasi ini tegas Neta, tidak boleh dibiarkan. Polri harus dijaga agar tetap profesional dan independen dari tangan tangan politik kekuasaan. Sehingga publik akan tetap nyaman saat Polri bekerja dengan misinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

“Untuk itu IPW berharap, Kapolri Idham Azis jangan gamang dalam memilih Kabareskrim yang baru. Jika Kapolri gamang dalam memilih Kabareskrim, bagaimana dia bisa percaya diri dalam memimpin pengamanan terhadap masyarakat” saran dia.
Idham Azistegas Neta, harus mampu menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih dan menetapkan Kabareskrim yang baru.

“Jangan sampai hingga Idham Azis pensiun pada Desember 2021 nanti, posisi Kabareskrim tetap dibiarkan kosong” tutup Neta.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here