Selain Tuntaskan Kasus Muhaimin Iskandar, KPK Wajib Beberkan Barang Sitaan Audit BPK RI

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Fahris Koordinator aksi Tolak Cak Imin (Muhaimin Iskandar) Jadi Wakil Ketua MPR RI menyatakan akan melakukan demonstrasi pada Senin (26/3/2018) pukul 13.00 siang ini. Mereka dikatakan Fahris akan melakukan aksi di tiga titik, yakni di Istana Negara, gedung KPK, dan Sekretariat PKB (Partai Kebangkitan Bangsa. Red).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (sumber photo suaradewan.com)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korups (KPK)i era Agus Raharjo CS yang tinggal 19 hari lagi dibebani masih banyak Pekerjaan Rumah (PR). Kasus Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB dan barang sitaan yang digunakan pihak ketiga hingga kini masih belum terungkap oleh lembaga anti rasuah itu.

“Ind Police Watch (IPW) melihat ada tiga tugas yang harus segera dituntaskan KPK pimpinan Agus cs agar tidak menjadi beban buat mantan Kabaharkam Komjen Firli” kata Neta S Pane, Ketua Presidium IPW ini kepada bukamata.co Minggu pagi (1/12/2019).

Dipaparkan Neta, pertama KPK didesak agar segera menuntaskan kasus Muhaimin Iskandar. “KPK harus segera memanggil paksa Ketua Umum PKB tersebut karena tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan kasus korupsi dan gratifikasi. Lelaki berinisial A yang menjadi saksi kunci dalam kasus Muhaimin, yang ada di cctv bersama seorang wanita yang diduga istri Muhaimin harus diperiksa” tegas Neta.

Loading...

Kemudian lanjut dia, selain itu juga mobil Mercy terbaru yang ada di cctv harus segera disita serta pemilik showroom tempat mobil mewah itu dibeli juga harus diperiksa KPK. “Penuntasan kasus ini perlu dilakukan agar KPK era Agus tidak dianggap diskriminatif dan tebang pilih” ujarnya.

Dan yang kedua, terang Neta lagi, KPK era Agus harus menyelesaikan catatan merah dalam audit BPK. Yakni tentang barang rampasan atau sitaan dari para koruptor yang hingga kini belum dilelang.

Menurut Neta, nilainya lebih dari Rp 103 miliar. “KPK harus menjelaskan barang barang sitaan itu ada dimana keberadaannya dan kenapa belum dilelang” ujar dia.

Dan ketiga, KPK era Agus juga perlu menyelesaikan dan menjelaskan adanya sejumlah barang sitaan dari para koruptor yang digunakan pihak lain.

Karena kata Neta, menurut audit BPK jumlahnya lebih dari Rp 96 miliar. Semua ini tegasnya perlu dijelaskan KPK secara transparan agar publik yakin bahwa lembaga anti rasuah itu benar-benar bersih dan memang menjadi sapu bersih yang hendak memberantas korupsi.

Karena tegas Neta, kejanggalan dalam barang-barang sitaan ini membuat status audit KPK di BPK tidak WTP tapi WDP. Dan sangat naif jika lembaga anti rasuha status auditnya WDP dan bukan WTP.

Dikatakan Neta, dengan diselesaikannya ketiga kasus tersebut, pimpinan baru KPK tidak terjebak dan terbebani pada utang kasus yang ditinggalkan Agus Raharjo cs.

Sehingga Komjen Firli sebagai pimpinan baru KPK bisa lebih cepat menata lembaga anti rasuha itu, dengan undang-undang baru lembaga ati rasuah itu dari hasil revisi yang baru diberlakukan.

“Sehingga Firli cs tidak perlu terjebak dalam manuver politik pihak pihak tertentu ketika harus menangani dan menuntaskan kasus Muhaimin yang ditinggalkan era Agus Raharjo cs” tutup dia.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here