Lima Program Prioritas Nasional Dijadikan Pedoman Kerja ASN

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) menegaskan bahwa lima Program Prioritas Nasional dijadikan acuan dan pedoman kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), para perangkat daerah termasuk Sekretaris Daerah (Sekda).

Hal itu diungkapkannya saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

“Pada saat pelantikan Presiden ada 5 (lima) prioritas, bagaimana mampu menguasai teknologi yang tentunya berbudaya, melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya dalam menghubungkan kawasan distribusi maupun kawasan produksi, terutama kawasan wisata dalam meningkatkan nilai tambah” papar dia.

Loading...

Selanjutnya terang Hadi, penyederhanaan regulasi sehingga prosedur yang panjang harus dipotong. Ini menjadi pedoman kita bagaimana mewujudkan birokrasi yang sederhana, kemudian transformasi ekonomi dan daya saing,” kata Hadi.

Diterangkan Hadi, dari beberapa prioritas Presiden tersebut, Kemendagri bersama Kemenkes dan KPK patut berbangga karena telah berhasil mendorong Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Hal ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian” terangnya.

Namun lanjutnya sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan otonomi tersebut terangnya, Direktur Rumah Sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Tidak hanya itu tambah Hadi, Kemendagri bersama dengan KPK mampu menerbitkan PP Nomor 72, termasuk dengan Kemenkes dan Pemda, dalam menyikapi kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Selain itu untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Fungsi ini pun memberikan dampak status dan juga perangkat daerah dalam kaitannya dengan Indeks Reformasi Birokrasi,” jelasnya.

Dengan demikian, Hadi berharap, diperkuatnya Inspektorat Daerah, mampu menghadirkan SDM Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, independen dalam melaksanakan tugasnya.

“Kita harapkan bahwa Inspektorat ini benar-benar mampu menghadirkan SDM APIP yang unggul, SDM APIP yang profesional, pencegahan korupsi sebagai prioritas kerjanya.
Demikian pula tambahnya Kemendagri dalam pelaksanaan tugas pengawasan akan melakukan supervisi dengan aparat pengawas instansi pemerintah.

Kemudian juga lanjutnya untuk kabupaten/kota konsultasi kepada gubernur.

Dengan demikian harapan kita APIP ini akan semakin profesional, semakin efektif, dan semakin independen di dalam pelaksanaannya,” tutup Hadi Prabowo.

Editor Ady Kuswanto
Laporan Wilson

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here