Waketum Gerindra : FPI Bagusnya Jadi Parpol, Biar Terukur Ada Berapa Persen Sich Simpatisannya

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menduga ada operasi terstruktur untuk mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dengan isu soal pengrusakan Barang Bukti (BB) dalam kasus importir daging, Basuki Hariman,
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Waketum Partai Gerindra Arief Poyouno, menyarankan agar organisasi Front Pembela Islam (FPI) menjadi Partai Politik (Parpol) saja. Sehingga peluang Rizieq Shihab untuk nyalon presiden pada pemilu 2024 terbuka.

“Supaya FPI enggak selalu dipersoalkan kalau buat acara, usul saya FPI dari ormas jadi parpol aja, jadi jelas ideologinya pasti Pancasila” ungkap Arief kepada bukamata.co Sabtu (30/11/2019).

Karena kata Arief, langkah tersebut sangat penting bagi FPI untuk mengukur apakah ormas tersebut nanti bisa memiliki perwakilan di 75 persen Kabupaten dan 33 provinsi di Indonesia saat dibentuk sebagai parpol.

Loading...

“Terkait ide NKRI Bersyariah yang diperjuangkan FPI selama ini jadi nanti bisa terealisasi jika FPI jadi parpol dan jadi pemenang mayoritas” ujarnya.

Selain itu juga lanjut Arief, bagi FPI sendiri jika jadi parpol akan terukur ada berapa persen simpatisan ormas itu dari total pemilih tetap di pemilu 2024.

“Dan Habib Rizieq itu punya potensi loh untuk jadi Presiden Indonesia jika FPI jadi parpol” ujarnya.

Karena menurutnya, FPI sudah punya modal sosial dengan gerakan 212. “Pasti FPI kalau jadi parpol akan bisa jadi parpol besar yang mewakili umat Islam nantinya” tukas dia.

Untuk itu, sarannya lagi agar tidak terus berpolemik, FPI sebaiknya jadi Parpol saja sehingga menurutnya tak ada lagi pihak yang mempersoalkan Rizieq Shihab.

“Iya dong kan jadi tidak ada yang bisa mempermasalahkan setiap aktivitas FPI dan Habib Riziek pasti akan mudah untuk balik ke Indonesia” terang dia.

Terkait soal FPI yang masih berpolemik lantaran AD ART nya tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasinya, jika menjadi parpol maka organisasi besutan Riziek Shihab itu wajib mengikuti aturan. “Ya kalau parpol ya harus mencantum Pancasila dong” tukasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam ( FPI).

Karena menurut Mahfud penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.
“Sudah diumumkan kan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya itu pengumumannya, begitu,” ujar Mahfud kepada wartawan di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019) dikutip dari kompas.com.

Mahfud juga membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

Sebelumnya juga, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Tito menyampaikan hal tersebut, saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.
Dikatakan Tito, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

Berbeda dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, ia justru mengatakan, bahwa surat rekomendasi perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) telah dia serahkan kepada Kemendagri.

Editor Ady Kuswanto
Laporan Wilson

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here